JAKARTA, BeritaSekolah.com – Pemerintah mendorong penggunaan mekanisme swakelola dalam proses pemulihan fasilitas pendidikan yang terdampak bencana di Sumatera Utara. Cara tersebut dinilai dapat mempercepat proses rehabilitasi sekolah sekaligus memberikan keleluasaan bagi pihak sekolah dalam menentukan kebutuhan perbaikan.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan hal tersebut saat meninjau langsung proses rehabilitasi SMP Negeri 1 Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Kamis.
Dalam kunjungannya, Tito melihat pelaksanaan perbaikan sekolah yang dilakukan dengan sistem swakelola. Ia menilai pengelolaan pekerjaan oleh pihak sekolah berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan di lapangan.
Tito juga memberikan apresiasi kepada kepala sekolah yang terlibat langsung dalam proses pemulihan fasilitas pendidikan setelah mengalami kerusakan akibat bencana.
Baca Juga : Pendidikan di Ambon, Pemkot Minta Sekolah Fasilitasi Potensi Siswa Akademik dan Nonakademik
Swakelola Beri Fleksibilitas kepada Sekolah
Menurut Tito, sistem swakelola memungkinkan pihak sekolah menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan rehabilitasi yang paling mendesak. Dengan demikian, proses perbaikan fasilitas dapat dilakukan secara lebih fleksibel berdasarkan kondisi bangunan.
SMP Negeri 1 Tukka menjadi salah satu sekolah yang mendapat perhatian dalam program pemulihan karena sebelumnya mengalami kerusakan akibat material lumpur yang masuk dan merendam sejumlah bagian sekolah.
Dampak bencana tersebut membuat beberapa fasilitas mengalami kerusakan, termasuk ruang kelas, aula, plafon, serta sejumlah ruangan pendukung kegiatan belajar mengajar.
Perbaikan kemudian dilakukan secara bertahap terhadap beberapa fasilitas utama, seperti ruang kelas, aula, ruang guru, dan ruang praktik. Pemulihan ini diharapkan dapat membantu sekolah kembali menjalankan kegiatan pendidikan dengan lebih optimal.
Anggaran Perbaikan Disalurkan Langsung ke Sekolah
Rehabilitasi SMP Negeri 1 Tukka dilakukan menggunakan anggaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dana tersebut disalurkan kepada sekolah untuk mendukung proses pemulihan melalui mekanisme swakelola.
Namun, pemerintah tidak hanya mengandalkan satu metode pengerjaan. Dalam kondisi tertentu, rehabilitasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan TNI ataupun menggunakan jasa penyedia sesuai kebutuhan dan situasi di lapangan.
Tito menegaskan bahwa pemulihan sektor pendidikan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari penanganan dampak bencana lainnya.
Menurutnya, rehabilitasi sekolah perlu berjalan beriringan dengan perbaikan rumah masyarakat, saluran air, infrastruktur pengendalian banjir, serta berbagai fasilitas pelayanan dasar yang ikut terdampak.
Pemulihan Pendidikan Menjadi Salah Satu Prioritas
Satgas PRR akan terus melakukan pemantauan terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak. Langkah tersebut dilakukan agar pemulihan dapat berjalan secara terkoordinasi dan manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.
Pemerintah pusat juga telah menyiapkan dukungan anggaran untuk pemulihan sektor pendidikan hingga 2028 melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Program tersebut mencakup sekolah-sekolah yang terdampak bencana, termasuk sejumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Tito menyebut SMP Negeri 1 Tukka sebagai salah satu sekolah yang masuk dalam daftar prioritas penanganan pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa anggaran untuk sektor pendidikan di daerah terdampak telah disiapkan di tingkat pusat. Program rehabilitasi kemudian diarahkan berdasarkan tingkat kebutuhan dan skala prioritas masing-masing daerah.
Dengan adanya dukungan anggaran dan berbagai mekanisme pengerjaan tersebut, pemerintah berharap pemulihan fasilitas pendidikan pascabencana di Tapanuli Tengah dapat berlangsung lebih cepat sehingga siswa dan tenaga pendidik dapat kembali menjalankan kegiatan belajar mengajar dalam kondisi yang lebih layak.
