AZERBAIJAN, BeritaSekolah.com – Kebijakan pembatasan penggunaan hijab di lingkungan sekolah Azerbaijan memicu kontroversi dan gelombang penolakan dari berbagai kalangan. Sejumlah guru dan pelajar dilaporkan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pendidikan karena mengenakan hijab.
Persoalan tersebut mencuat setelah pemerintah Azerbaijan memberlakukan perubahan aturan mengenai pakaian di lembaga pendidikan negeri. Kebijakan ini mendapat kritik karena dianggap berpotensi membatasi kebebasan beragama yang dijamin dalam konstitusi negara tersebut.
Salah seorang tenaga pendidik, Zahra Hasanova, mengungkapkan kekecewaannya setelah mendapatkan pemberitahuan bahwa dirinya tidak lagi diperbolehkan mengenakan hijab ketika berada di sekolah.
Menurut Hasanova, keputusan menggunakan atau melepas hijab seharusnya menjadi hak pribadi setiap perempuan tanpa adanya tekanan dari pihak lain.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagaimana dilaporkan Al Jazeera pada Selasa (13/10/2026).
Aturan Sekolah Azerbaijan Dikaitkan dengan Prinsip Sekularisme
Perubahan regulasi yang disahkan pada bulan sebelumnya sebenarnya tidak mencantumkan larangan hijab secara langsung. Namun, ketentuan baru membatasi penggunaan pakaian yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip sekularisme di lingkungan pendidikan.
Kantor berita Azerbaijan, APA, menjelaskan bahwa penerapan aturan berpakaian tersebut bertujuan menyeragamkan standar busana di sekolah-sekolah negeri.
Meski demikian, pakaian yang merepresentasikan sejarah, kebudayaan, nilai nasional, serta moral masyarakat Azerbaijan masih dapat dikenakan dalam kegiatan perayaan tertentu setelah memperoleh persetujuan dewan sekolah.
Kebijakan ini menjadi perhatian publik mengingat sekitar 96 persen penduduk Azerbaijan memeluk agama Islam.
Walaupun Azerbaijan menerapkan sistem pemerintahan sekuler, konstitusi negara tersebut tetap memberikan jaminan terhadap kebebasan menjalankan agama.
Video Siswa Menangis dan Boikot Kelas Jadi Sorotan
Penolakan terhadap pembatasan hijab di sekolah Azerbaijan semakin ramai setelah sejumlah video beredar melalui media sosial.
Salah satu rekaman memperlihatkan para siswa menangis sambil memeluk guru mereka yang dilaporkan tidak diperbolehkan memasuki sekolah karena mengenakan hijab.
Peristiwa tersebut memicu reaksi masyarakat dan meningkatkan perhatian terhadap dampak kebijakan baru bagi tenaga pendidik maupun peserta didik.
Media lokal juga melaporkan adanya aksi boikot kegiatan belajar di sedikitnya dua sekolah sebagai bentuk protes terhadap penerapan aturan tersebut.
Kritik turut datang dari jurnalis Polad Aslanov, yang sedang menjalani hukuman penjara setelah dinyatakan bersalah dalam kasus pengkhianatan tingkat tinggi pada 2020.
Aslanov memilih melakukan aksi mogok makan untuk menyampaikan penolakannya terhadap kebijakan yang dinilai melanggar hak konstitusional masyarakat.
Melalui pesan yang dipublikasikan istrinya, Gulmira Aslanova, di Facebook, Aslanov menyatakan bahwa mogok makan merupakan satu-satunya bentuk perlawanan yang dapat dilakukannya selama berada dalam tahanan.
Demonstrasi Menolak Pembatasan Hijab Meluas ke Turki
Kontroversi mengenai aturan hijab di Azerbaijan tidak hanya berlangsung di dalam negeri, tetapi juga memicu demonstrasi di Turki.
Sejumlah massa menggelar aksi di depan Konsulat Azerbaijan di Istanbul untuk menyuarakan penolakan terhadap pembatasan penggunaan hijab di sekolah.
Para demonstran mengaitkan kebijakan tersebut dengan pengalaman Turki pada 1997, ketika perempuan berhijab menghadapi larangan berkuliah di universitas serta pembatasan untuk bekerja sebagai pegawai negeri.
Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev, kemudian menyinggung gelombang protes tersebut ketika menyampaikan pidato dalam kongres Partai Azerbaijan Baru.
Tanpa menyebut Turki secara langsung, Aliyev mengingatkan pihak luar agar tidak ikut mencampuri pilihan gaya hidup masyarakat Azerbaijan.
Sementara itu, pemerintah Turki belum memberikan respons resmi terhadap pernyataan tersebut.
Sebelumnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sempat menyoroti meningkatnya diskriminasi terhadap perempuan Muslim ketika berpidato dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 23 September.
Kebebasan Beragama dan Sekularisme Jadi Perdebatan
Polemik pembatasan hijab di sekolah Azerbaijan memperlihatkan adanya perdebatan mengenai penerapan prinsip sekularisme dan perlindungan kebebasan beragama.
Di satu sisi, pemerintah menekankan pentingnya aturan berpakaian yang seragam di lembaga pendidikan negeri. Di sisi lain, kelompok penentang menilai kebijakan tersebut berpotensi mengurangi kebebasan individu dalam menjalankan keyakinan agama.
Di tengah kontroversi tersebut, muncul pula laporan mengenai dugaan pemutusan akses internet di Azerbaijan.
Namun, informasi tersebut belum mendapatkan konfirmasi dari lembaga pemantau jaringan internet, termasuk Open Observatory of Network Interference (OONI) dan NetBlocks.
Perdebatan mengenai kebijakan hijab di Azerbaijan pun terus menjadi perhatian, terutama terkait keseimbangan antara aturan negara, hak individu, dan kebebasan beragama.
