NABIRE, BeritaSekolah.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai melakukan pembenahan data satuan pendidikan sebagai bagian dari persiapan penerapan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk jenjang SD pada 2027. Langkah tersebut dilakukan agar bantuan pendidikan dapat disalurkan berdasarkan kondisi serta kebutuhan sekolah yang sebenarnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah, Nurhaidah, mengatakan validitas data sekolah menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kebijakan dan penyaluran bantuan operasional. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan informasi mengenai sekolah sesuai dengan keadaan di lapangan.
Menurut Nurhaidah, pemerintah tidak dapat menyalurkan bantuan secara tepat apabila data mengenai sekolah belum benar-benar menggambarkan kondisi sebenarnya, termasuk mengenai status keaktifan sekolah.
“Bagaimana kita memberikan bantuan operasional kepada sekolah kalau sekolahnya tidak aktif. Karena itu kita butuh pembenahan data dengan keterlibatan pemerintah kabupaten dan sekolah,” ujar Nurhaidah di Nabire, Rabu.
Ia menjelaskan, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten perlu memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan kebijakan pendidikan. Kesamaan langkah tersebut dinilai penting agar program pendidikan dan bantuan operasional dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
Data Sekolah Jadi Fokus Persiapan BOSDA SD 2027
Pembenahan data pendidikan menjadi salah satu topik utama dalam Sosialisasi dan Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pendidikan yang digelar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh kepala dinas pendidikan dari delapan kabupaten di Papua Tengah. Selain membahas persiapan BOSDA SD 2027, rakor juga membicarakan tenaga Guru Mapega 3T serta sejumlah program pendidikan lainnya.
Nurhaidah meminta pemerintah kabupaten bersama pihak sekolah untuk melakukan pengecekan dan pembaruan data secara menyeluruh. Data yang digunakan pemerintah harus mampu menunjukkan kondisi sekolah secara faktual, termasuk memastikan apakah satuan pendidikan masih aktif atau tidak.
Validitas data tersebut diperlukan agar bantuan pemerintah tidak sekadar memenuhi persyaratan administrasi. Lebih dari itu, bantuan diharapkan benar-benar diterima oleh sekolah yang membutuhkan dan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan.
Penggunaan Dana BOSDA Juga Perlu Diawasi
Selain memastikan data sekolah akurat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan dana operasional.
Nurhaidah menyebut bantuan yang telah disalurkan belum berarti seluruh persoalan pendidikan otomatis selesai. Pengelolaan dana di tingkat sekolah tetap perlu mendapat perhatian sehingga anggaran dapat memberikan manfaat bagi proses pembelajaran dan kebutuhan tenaga pendidik.
“Bukan berarti ketika bantuan dikucurkan, semuanya langsung selesai. Kadang-kadang ada persoalan di tingkat kepala sekolah. Saya tidak bilang semua, tetapi ada,” katanya.
Ia berharap pemerintah kabupaten dan pengelola sekolah dapat terbuka dalam menyampaikan kondisi maupun persoalan yang terjadi di lapangan. Dengan keterbukaan tersebut, pemerintah provinsi dapat membantu mencari solusi sehingga program pendidikan berjalan sesuai tujuan.
Rakor bidang pendidikan ini mempertemukan berbagai unsur yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di Papua Tengah. Pesertanya mencakup pemerintah provinsi, pemerintah dari delapan kabupaten, yayasan pelopor pendidikan serta Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) jenjang SD.
Melalui koordinasi tersebut, Pemprov Papua Tengah berharap dapat menyusun langkah bersama untuk memperbaiki basis data pendidikan, mempersiapkan penyaluran bantuan serta menyelesaikan berbagai persoalan yang masih ditemukan di sekolah.
Anggaran BOSDA Papua Tengah Capai Rp77,8 Miliar
Sebelumnya, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menyampaikan bahwa pemerintah provinsi pada tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp77,8 miliar untuk mendukung program pendidikan gratis melalui BOSDA.
Program tersebut diperuntukkan bagi siswa jenjang SMP, SMA, SMK, SLB serta asrama sekolah. Secara keseluruhan, BOSDA Papua Tengah pada tahun ini membiayai sekitar 58.920 siswa pada jenjang dan satuan pendidikan tersebut.
Sementara itu, pendidikan gratis melalui BOSDA untuk jenjang SD belum masuk dalam pembiayaan tahun ini. Pemerintah Provinsi Papua Tengah masih melakukan proses pemastian dan pembenahan data siswa, guru, serta sekolah.
Pembenahan tersebut menjadi tahap penting sebelum BOSDA SD Papua Tengah 2027 diterapkan. Dengan data yang lebih akurat, pemerintah berharap bantuan operasional dapat diberikan secara lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan sekolah di masing-masing wilayah.
