DPR Tekankan Keseimbangan Insentif Guru Honorer 2026 dan Tenaga Administratif Sekolah

Berita Sekolah menyampaikan informasi tentang DPR Tekankan Keseimbangan Insentif Guru Honorer 2026 dan Tenaga Administratif Sekolah, semoga informasi ini bermanfaat


Bersama ini kami sampaikan informasi Tentang DPR Tekankan Keseimbangan Insentif Guru Honorer 2026 dan Tenaga Administratif Sekolah Sebagai berikut:

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyampaikan bahwa guru honorer patut bergembira menyusul adanya kenaikan insentif sebesar Rp100 ribu per bulan yang akan berlaku mulai 1 Januari 2026. Kenaikan tersebut merupakan tambahan dari insentif sebelumnya sebesar Rp300 ribu per bulan, sehingga total insentif yang diterima guru honorer menjadi Rp400 ribu per bulan.

“Kalau dilihat nilai 100 ribu-nya tentu tidak begitu bersemangat. Tetapi kalau dikalikan dengan jumlah guru honorer, jumlah ini tentu sangat besar. Menurut data yang ada, jumlah guru honorer adalah sebanyak 2,6 juta orang atau 56 persen dari 3,7 juta guru di Indonesia. Kalau masing-masing mendapat tambahan 100 ribu per bulan, maka Kemendikdasmen akan mengeluarkan anggaran sebesar Rp3,12 triliun per tahun,” kata Saleh kepada wartawan, Sabtu (27/12/2025).

Ia menilai tambahan insentif tersebut tentu disyukuri oleh para guru honorer, meskipun belum sepenuhnya ideal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

“Guru honorer tentu sangat bersyukur. Paling tidak, ada tambahan anggaran untuk menutupi kebutuhan pokok sehari-hari. Apakah ini sudah ideal? Tentu belum. Kemendikdasmen harus bekerja keras lagi agar insentif ini bisa lebih tinggi lagi,” ujarnya.

Namun demikian, Saleh menyoroti bahwa kebijakan kenaikan insentif tersebut belum menyentuh seluruh pengelola lembaga pendidikan, khususnya tenaga administratif sekolah. Padahal, menurutnya, peran tenaga administratif tidak kalah penting dibandingkan guru dalam menunjang proses pendidikan.

“Mereka harus menyiapkan kelas, absensi, alat tulis, alat peraga, alat olah raga, serta semua keperluan teknis dan non-teknis yang diperlukan. Bahkan, urusan dana BOS pun mereka yang paling sibuk. Mulai dari menginventarisasi barang kebutuhan sekolah, memesan dan berbelanja, menjaga dan memeliharanya agar tidak cepat rusak, sampai nanti di ujung membuat laporan pertanggungjawaban. Jika ada kekeliruan, mereka yang pertama sekali diperiksa,” jelasnya.

Saleh juga menambahkan bahwa tenaga administratif kerap memiliki tugas tambahan yang berat, termasuk mengelola pembayaran SPP siswa demi kelancaran operasional sekolah.

“Oh ya, hampir lupa, yang lebih heroik lagi, para tenaga administratif ini sering sekali juga harus mengutip pembayaran SPP setiap siswa di sepanjang waktu. Kalau SPP tidak lancar, otomatis semua aktivitas akan terkendala. Karena itu, mau tidak mau, ikhlas atau tidak, mereka harus sabar menjalani semuanya,” katanya.

Ia membandingkan kondisi tersebut dengan guru honorer yang masih memiliki peluang memperoleh tunjangan sertifikasi. Dengan adanya sertifikasi, penghasilan guru dinilai menjadi jauh lebih layak.

“Tenaga administratif pendidikan tidak pernah menerima tunjangan sertifikasi. Bahkan menurut saya, dalam setiap pembahasan kesejahteraan guru, mereka ini sengaja ditinggalkan. Padahal, faktanya mereka juga harus membiayai kebutuhan keluarganya yang tidak kalah beratnya dengan keluarga guru,” tegas Saleh.

Menurutnya, minimnya program afirmasi bagi tenaga administratif pendidikan membuat sebagian dari mereka terpaksa mencari celah agar tetap bisa bertahan secara ekonomi. Kondisi ini kerap menempatkan pihak sekolah dalam posisi dilematis.

Dalam konteks tersebut, Saleh mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk lebih berpihak dan memberikan perhatian serius kepada tenaga administratif pendidikan.

“Kalau bisa dalam waktu dekat ini, Kemendikdasmen sudah harus memberikan tambahan honor, insentif, tunjangan, atau apapun namanya. Keberpihakan harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Contoh sederhana adalah membuka ruang yang lebih luas bagi penggunaan dana BOS untuk menunjang kesejahteraan mereka. Kalau peduli, tentu tidak perlu berbelit. Narasinya boleh kecil, tetapi dampaknya harus terasa,” pungkasnya.

Demikian kami sampaikan informasi DPR Tekankan Keseimbangan Insentif Guru Honorer 2026 dan Tenaga Administratif Sekolah semoga bermanfaat.

Anda Ingin Melakukan Polling, Silahkan di PollingKita.com