Kebijakan Lima Hari Sekolah Menuai Sorotan, RMINU Jombang Angkat Suara

Berita Sekolah menyampaikan informasi tentang Kebijakan Lima Hari Sekolah Menuai Sorotan, RMINU Jombang Angkat Suara, semoga informasi ini bermanfaat


Bersama ini kami sampaikan informasi Tentang Kebijakan Lima Hari Sekolah Menuai Sorotan, RMINU Jombang Angkat Suara Sebagai berikut:

Kebijakan lima hari sekolah yang sudah berjalan sejak 2023 di Kabupaten Jombang kembali menuai sorotan. Kali ini, Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMINU) Kabupaten Jombang menilai aturan tersebut tidak sejalan dengan kultur religius masyarakat Kota Santri.

Ketua RMINU Kabupaten Jombang, KH Amin Yahya, menegaskan penerapan lima hari sekolah berpotensi mengganggu harmoni antara pendidikan formal dan pendidikan agama yang sudah lama menjadi ciri khas Jombang.

“Anak-anak kita jadi terlalu lama di sekolah formal, sehingga tidak punya cukup waktu dan tenaga untuk mengikuti kegiatan diniyah, TPQ, maupun madrasah sore. Padahal Jombang dikenal sebagai Kota Santri, di mana pendidikan agama adalah ruh yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat,” jelas KH Amin Yahya, Selasa (2/9/2025).

Menurutnya, selain melelahkan siswa, sistem lima hari sekolah juga menambah beban ekonomi keluarga. Dua hari libur dalam sepekan berpotensi melahirkan masalah baru bagi anak-anak.

“Waktu longgar yang terlalu banyak bisa berdampak pada kegiatan yang kurang positif. Sementara secara ekonomi, anak-anak yang pulang sore sering membutuhkan bekal dan biaya tambahan, padahal tidak semua orang tua mampu,” paparnya.

Ia juga menyoroti dampak psikologis siswa yang pulang dalam kondisi lelah. Akibatnya, semangat mengaji menurun dan waktu kebersamaan dengan keluarga semakin berkurang.

“Bukannya meningkatkan kualitas belajar, justru banyak siswa pulang dalam kondisi letih. Semangat mengaji berkurang, waktu bersama keluarga pun semakin sedikit. Ini jelas tidak ideal,” tegasnya.

Atas dasar itu, RMINU Jombang meminta Bupati Warsubi meninjau ulang kebijakan lima hari sekolah dan mengembalikan pola enam hari belajar.

“Kami mendesak agar Bupati Jombang mendengar aspirasi masyarakat. Sistem enam hari lebih proporsional, tidak membebani siswa, dan selaras dengan tradisi pendidikan di Jombang. Keseimbangan antara ilmu umum dan ilmu agama harus tetap terjaga,” pungkas KH Amin Yahya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat memang memberi fleksibilitas kepada sekolah untuk memilih sistem lima atau enam hari belajar. Namun, di daerah dengan tradisi pendidikan agama yang kuat seperti Jombang, kebijakan ini kerap memicu polemik.

Demikian kami sampaikan informasi Kebijakan Lima Hari Sekolah Menuai Sorotan, RMINU Jombang Angkat Suara semoga bermanfaat.

Anda Ingin Melakukan Polling, Silahkan di PollingKita.com