Bersama ini kami sampaikan informasi Tentang Alokasi Pendidikan Pemprov Kalteng Capai Rp 10,2 Triliun, Sesuai Syarat 20% APBD Sebagai berikut:
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus menggenjot program strategis di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Upaya ini dalam rangka mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing.
Salah satunya melalui pengalokasian anggaran untuk meningkatkan sektor pendidikan. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah HM. Katma F. Dirun mengatakan anggaran sektor pendidikan Provinsi Kalteng tahun 2024 mencapai Rp 10,2 triliun. Jumlah ini melampaui syarat wajib minimal belanja di bidang pendidikan (mandatory spending) sebesar 20% APBD, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.
Dia pun mempertanyakan beberapa pihak yang menyebut bahwa anggaran sektor pendidikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak mencapai 20 persen dari APBD. Ia merasa heran dan mempertanyakan sumber data dari mana yang digunakan.
“Anggaran untuk sektor Pendidikan itu merupakan amanat undang-undang dan merupakan mandatory spending yang harus terpenuhi. Pada tahun 2024 ini APBD Kalimantan Tengah Rp 10,2 triliun, artinya 20 persen dari APBD adalah anggaran Pendidikan. Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4-3740 Tahun 2024 tentang evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, dinyatakan memenuhi bahkan melebihi yaitu 20,59 persen. Kalau postur anggaran tidak terpenuhi tentu pasti ditolak oleh Kemendagri,” sebut Katma dalam keterangan tertulis, Senin (25/11/2024).
Lebih lanjut ia menyebut, bahwa anggaran fungsi Pendidikan tidak hanya bisa dilihat anggaran yang melekat pada dinas teknis, tetapi juga sebagian menyebar ke perangkat daerah lain yang menyelenggarakan program pendidikan terkait. Seperti diketahui, di samping program pemenuhan sarana prasarana utama, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pendidikan terus melakukan adaptasi era teknologi, dengan percepatan digitalisasi pada unit satuan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Adaptasi era teknologi itu di antaranya dengan penyediaan jaringan internet starlink, juga papan tulis interaktif berbasis digital.
Sejumlah program di sektor Pendidikan Tengah pun dijalankan, seperti Tabungan Beasiswa (TABE) Berkah bagi 20 ribu mahasiswa kurang mampu masing-masing sebesar Rp 7,5 juta, program sekolah gratis bagi 97 ribu siswa SMA,SMK, dan SLB, program kuliah gratis bagi 10 ribu mahasiswa Kalimantan Tengah pada 32 perguruan tinggi negeri maupun swasta di Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui program ini seluruh lulusan SMA maupun SMK di Kalimantan Tengah dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya, baik di tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi.
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menyebut program tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada lagi anak Kalimantan Tengah yang tidak bersekolah maupun kuliah, dengan alasan terkendala biaya. “Kita sudah hitung dengan cermat, melalui program sekolah dan kuliah gratis ini, orang tua tidak terbebani sehingga anak-anaknya bisa fokus sekolah maupun kuliah, tanpa kekhawatiran masalah biaya, karena sudah ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan momentum HUT PGRI dan Hari Guru nasional yang jatuh pada 25 November 2025 merupakan tonggak penting bagi kebangkitan pendidikan di Kalimantan Tengah. Menurutnya sektor Pendidikan merupakan sektor strategis dalam membangun generasi unggul, terlebih Kalimantan Tengah beririsan dengan Ibu Kota Nusantara. “Pembangunan di bidang Pendidikan ini kita tidak bisa hanya melihat satu sisi pada peserta didik saja, tetapi sarana prasarana serta kesejahteraan guru juga menjadi perhatian serius. Kita mengapresiasi para guru yang bertugas di daerah terpencil dengan memberikan tambahan penghasilan khusus sebesar Rp 3 juta, dan guru yang bertugas di perkotaan sebesar Rp 2 juta, serta kenaikan gaji bagi guru tidak tetap sebesar Rp 3,2 juta,” tambah Sugianto Sabran.
Sebagai informasi, pada jambore pendidikan beberapa waktu lalu telah diserahkan dana BOSDA sebesar 12,7 miliar, 63 unit panel surya senilai Rp 6,1 miliar untuk sekolah yang saat ini belum terjangkau listrik, dan Rp 3 miliar untuk pemenuhan akses internet melalui pengadaan starlink. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan guru, pemprov kalteng juga telah memprogramkan dan sudah berjalan, yaitu membangun 5.000 unit rumah guru Berkah dengan DP nol persen.
“Ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah, banyak saya temukan para guru kita belum memiliki rumah hunian yang layak, untuk itu dengan program 5.000 unit rumah guru ini diharapkan para pahlawan tanpa tanda jasa ini, bisa menikmati kehidupan yang nyaman dengan memiliki rumah hunian yang layak” pungkas Gubernur Sugianto Sabran.
Demikian kami sampaikan informasi Alokasi Pendidikan Pemprov Kalteng Capai Rp 10,2 Triliun, Sesuai Syarat 20% APBD semoga bermanfaat.
Anda Ingin Melakukan Polling, Silahkan di PollingKita.com
