Bersama ini kami sampaikan informasi Tentang Polemik Pendidikan di Kawasan Konservasi: DPR Minta Pemerintah Tuntaskan Masalah Sekolah Sebagai berikut:
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati menyoroti persoalan 4 sekolah di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yang dilarang menerima siswa baru oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Esti meminta pemerintah menyelesaikan masalah tersebut karena dikhawatirkan akan membuat akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah itu terhambat.
“Persoalan ini harus diselesaikan dengan baik dan mengedepankan kepentingan peserta didik,” ujar Esti, Senin, 7 Juli.
Pimpinan komisi bidang pendidikan itu mengingatkan bahwa kebijakan apa pun yang diambil Pemerintah dan lembaga terkait tidak boleh menjadikan anak-anak sebagai korban.
“Jangan sampai anak-anak kehilangan hak untuk menempuh pendidikan hanya karena persoalan administratif atau kebijakan wilayah konservasi,” tegasnya.
Untuk diketahui, penghentian aktivitas pendidikan itu merupakan buntut dari penertiban terhadap 81 ribu hektar lebih lahan di TNTN. Selain 4 sekolah dilarang menerima siswa baru, kebijakan tersebut juga telah menyebabkan 3 Sekolah Dasar (SD) dihentikan aktivitas belajarnya.
Esti mengatakan, proses pembelajaran dan penerimaan siswa baru seharusnya tetap bisa dilakukan. Apabila memang kebijakan relokasi mandiri di kawasan konservasi itu menjadi keputusan akhir, menurutnya, proses pemindahan sekolah anak-anak bisa diatur kemudian.
“Rehabilitasi kawasan konservasi memang penting, tapi kebijakan harus komprehensif dan memikirkan kebutuhan semua pihak, termasuk sekolah. Anak-anak tak boleh kehilangan hak pendidikan yang merupakan amanat konstitusi,” kata Esti.
Esti pun mendesak Pemerintah segera menyiapkan alternatif untuk menampung anak-anak dari daerah sekitar yang akan melanjutkan pendidikan sehingga mereka tidak terputus dari jenjang sekolah.
“Negara wajib menjamin akses pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk yang tinggal di wilayah konservasi,” sebut Legislator dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.
“Ini sudah menjadi tugas Pemerintah untuk memastikan generasi penerus mendapatkan pendidikan yang layak dari Negara. Kita minta kolaborasi Pemerintah pusat dan daerah memberikan solusi agar anak-anak di kawasan TNTN bisa tetap menerima pendidikan di sekolah,” imbuh Esti.
Demikian kami sampaikan informasi Polemik Pendidikan di Kawasan Konservasi: DPR Minta Pemerintah Tuntaskan Masalah Sekolah semoga bermanfaat.
Anda Ingin Melakukan Polling, Silahkan di PollingKita.com
