Bersama ini kami sampaikan informasi Tentang Keracunan MBG Berulang, Ahli Serukan Pentingnya Dapur di Sekolah Sebagai berikut:
keracunan massal yang menimpa siswa sekolah dasar akibat program Makanan Bergizi Gratis (MBG) terus terulang. Peristiwa ini bukan sekadar insiden, melainkan tragedi ironis yang terus menghantui kita. Program yang seharusnya menjadi solusi untuk meningkatkan gizi dan kecerdasan anak bangsa, justru berubah menjadi “bom waktu” yang membahayakan nyawa mereka.
Setiap kali kasus ini mencuat, kita sibuk mencari kambing hitam di hilir: penyedia katering, petugas distribusi, atau bahkan pihak sekolah. Padahal, akar masalah sesungguhnya terletak pada kelemahan sistemik di hulu, yaitu model penyediaan makanan yang terpusat dan berisiko tinggi. Mari kita bedah alur sistem yang berjalan sekarang. Untuk melayani ribuan siswa, makanan mulai disiapkan di dapur umum raksasa sejak pukul 11 malam.
Proses memasak dalam jumlah masif dilakukan pada pukul 4 pagi, lalu didistribusikan pukul 7 pagi untuk tiba di berbagai sekolah. Anak-anak baru menyantap makanan tersebut di jam makan siang.
Ada jeda waktu lebih dari delapan jam antara proses memasak dan konsumsi. Secara ilmu pangan dan kesehatan, jeda waktu sepanjang ini adalah “karpet merah” bagi pertumbuhan bakteri dan kuman, seperti E. coli atau Staphylococcus aureus. Se-”lezat” dan se-”bergizi” apapun menunya, makanan yang melalui proses tunggu dan distribusi yang panjang sangat rentan terhadap kontaminasi. Inilah resep pasti menuju bencana keracunan.
Desentralisasi dan partisipasi Pemerintah harus berani mengakui bahwa model sentralisasi ini telah gagal. Solusinya bukan menambal sulam pengawasan, melainkan mengubah paradigma secara total. Sudah saatnya kita melakukan desentralisasi penyediaan MBG dengan mengembalikan dapur ke sekolah dan melibatkan komunitas secara aktif. Bayangkan model di mana setiap sekolah memiliki dapurnya sendiri yang dikelola bersama Komite Sekolah.
Makanan dimasak beberapa saat sebelum jam makan siang, memastikan setiap anak menerima santapan yang segar, hangat, dan aman. Model desentralisasi ini menawarkan banyak keunggulan. Pertama, jaminan keamanan dan kesegaran pangan. Kedua, pengawasan langsung dari orangtua. Melalui Komite Sekolah, para orangtua bisa ikut serta mengawasi pemilihan bahan baku, kebersihan dapur, hingga proses memasak.
Naluri orangtua untuk melindungi anaknya adalah sistem kontrol kualitas terbaik. Ketiga, model ini menghidupkan kembali semangat gotong royong dan rasa memiliki komunitas sekolah terhadap program.
Hampir bisa dipastikan orangtua tidak akan keberatan untuk ikut urunan dalam menyediakan makanan berkualitas bagi anak-anaknya. Desentralisasi bukan berarti pemerintah pusat dan daerah lepas tangan. Justru, peran mereka berubah menjadi fasilitator dan pengawas kualitas. Di sinilah Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas Kesehatan memegang peranan krusial.
Badan Gizi Nasional menetapkan standar higienitas dan sanitasi untuk setiap dapur sekolah. Dinas Kesehatan melalui Puskesmas setempat memberikan pelatihan kepada para juru masak (yang bisa direkrut dari lingkungan orang tua murid), dan melakukan inspeksi rutin secara berkala. Sinergi antara partisipasi komunitas dan pengawasan profesional dari Pemda akan menciptakan ekosistem penyediaan makanan yang kokoh dan aman.
Belajar dari praktik terbaik dunia Model dapur sekolah bukanlah utopia. Banyak negara telah berhasil menerapkannya. Jepang, dengan konsep Shokuiku (pendidikan pangan), menjadikan makan siang sebagai bagian dari kurikulum. Siswa ikut membantu menyiapkan dan menyajikan makanan yang dimasak di dapur sekolah, menanamkan nilai gizi, kebersihan, dan kerja sama.
Di Brasil, program makan siang sekolah PNAE mewajibkan 30 persen bahan bakunya dibeli dari petani keluarga lokal. Ini tidak hanya menjamin pasokan bahan pangan segar, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Begitu pula di Finlandia, negara pertama di dunia yang menyediakan makan siang gratis sejak 1948, setiap sekolah memiliki dapurnya sendiri dengan standar nutrisi yang diawasi ketat.
Negara-negara ini membuktikan bahwa dapur di sekolah bukan hanya tempat memasak, tetapi pusat edukasi, pemberdayaan komunitas, dan penggerak ekonomi lokal.
Perubahan sistem membutuhkan kemauan politik. Jika pemerintah masih ragu untuk beralih ke model desentralisasi, ada satu langkah minimum yang tidak bisa ditawar lagi: libatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara penuh dari hulu ke hilir. BPOM harus memiliki mandat untuk mengawasi setiap rantai pasok dalam sistem terpusat saat ini, mulai dari vendor bahan baku, proses di dapur umum, hingga uji sampel acak di sekolah sebelum makanan disantap. Hal ini sudah sering kami suarakan di Komisi IX DPR RI, tapi implementasinya masih jauh dari harapan.
Demikian kami sampaikan informasi Keracunan MBG Berulang, Ahli Serukan Pentingnya Dapur di Sekolah semoga bermanfaat.
Anda Ingin Melakukan Polling, Silahkan di PollingKita.com
