counter statistics
Rabu, 18 November 2026
Breaking News
Berita Pendidikan

UI Tegaskan Hutan Kota Tidak Jadi Lokasi Sekolah Rakyat, Pemerintah Masih Kaji Lahan

Administrator | | 4 mnt baca
UI Tegaskan Hutan Kota Tidak Jadi Lokasi Sekolah Rakyat, Pemerintah Masih Kaji Lahan
Bagikan:

Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI

Depok, BeritaSekolah.com - Universitas Indonesia (UI) memastikan kawasan Hutan Kota UI tidak termasuk dalam rencana lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang setelah pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (16/11).

Pertemuan tersebut membahas kemungkinan pemanfaatan lahan di kawasan Kampus Universitas Indonesia untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat. Namun, pihak UI menjelaskan bahwa lokasi yang dibicarakan bukan merupakan bagian dari kawasan hutan kota yang selama ini dijaga kelestariannya.

Lokasi Sekolah Rakyat Diusulkan di Lahan Kampus UI Sisi Jakarta

Dalam komunikasi awal bersama pemerintah, Universitas Indonesia mengusulkan lahan yang berada di bagian kampus wilayah Jakarta. Area tersebut memang berdekatan dengan Hutan Kota UI, tetapi secara lokasi tidak berada di dalam kawasan konservasi tersebut.

UI menjelaskan bahwa perguruan tinggi tersebut memiliki sejumlah aset lahan yang tersebar di berbagai wilayah, meliputi Depok, Jakarta Selatan, Rawamangun, Kayu Putih, hingga Serpong.

Seluruh tanah yang dikelola Universitas Indonesia tersebut berstatus sebagai barang milik negara. Dengan demikian, keputusan mengenai pemanfaatan dan peruntukan lahan menjadi bagian dari kewenangan pemerintah.

Pihak universitas menyatakan kesiapannya untuk mendukung penggunaan aset negara apabila diperlukan bagi kepentingan masyarakat, khususnya dalam memperluas kesempatan memperoleh pendidikan.

UI Dukung Sekolah Rakyat untuk Memperluas Akses Pendidikan

Universitas Indonesia memandang program Sekolah Rakyat sebagai salah satu langkah pemerintah dalam memberikan kesempatan belajar yang lebih luas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Dukungan terhadap program tersebut juga sejalan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang menjadi tanggung jawab UI, yaitu pendidikan, penelitian dan inovasi, serta pengabdian kepada masyarakat.

Melalui keterlibatan dalam program pendidikan yang berorientasi pada kepentingan publik, UI berupaya memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus pemerataan akses pendidikan.

Meski mendukung rencana pembangunan Sekolah Rakyat, Universitas Indonesia menegaskan bahwa penentuan lokasi akhir tetap berada di tangan pemerintah.

Sebelum lokasi ditetapkan, diperlukan serangkaian tahapan pemeriksaan, mulai dari survei kesiapan lahan hingga evaluasi kelayakan dan kesesuaian lokasi. Proses tersebut dilaksanakan melalui koordinasi administratif antara Universitas Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Kementerian Sosial.

Kelestarian Hutan Kota UI Tetap Menjadi Prioritas

Menanggapi kekhawatiran masyarakat mengenai potensi perubahan fungsi kawasan hijau, UI kembali memastikan bahwa Hutan Kota UI tetap dipertahankan sebagai wilayah yang dilindungi dan dilestarikan.

Komitmen menjaga ruang terbuka hijau tersebut telah menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan lingkungan kampus selama bertahun-tahun, baik di Jakarta, Depok, maupun kawasan lain yang berada dalam pengelolaan universitas.

Direktur Direktorat Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Panigoro, menyampaikan bahwa perhatian masyarakat terhadap masa depan Hutan Kota UI memiliki tujuan yang sama dengan komitmen universitas dalam menjaga lingkungan.

"Perhatian publik terhadap kelestarian Hutan Kota UI sejalan dengan komitmen UI sendiri. Akses pendidikan dan pelestarian lingkungan bukan dua hal yang harus dipertentangkan," ujar Erwin Panigoro dalam keterangan resmi, Selasa (17/11).

Pernyataan tersebut mempertegas pandangan UI bahwa pembangunan fasilitas pendidikan bagi masyarakat dapat berjalan beriringan dengan upaya perlindungan kawasan hijau.

Hutan Kota UI Memiliki Luas Sekitar 98 Hektare

Hutan Kota Universitas Indonesia berada di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kawasan hijau ini memiliki luas sekitar 98 hektare atau setara dengan kurang lebih 30 persen dari keseluruhan wilayah UI.

Keberadaan hutan kota telah menjadi bagian penting dari perencanaan kawasan kampus sejak pembangunan Kampus UI di Depok dimulai pada dekade 1980-an.

Pada masa tersebut, pengembangan lingkungan kampus mengadopsi konsep "Mahkota Hijau", yaitu pendekatan penataan kawasan yang menempatkan hutan dan ruang hijau sebagai elemen utama dalam lingkungan perguruan tinggi.

Konsep tersebut tidak hanya bertujuan menciptakan suasana kampus yang asri, tetapi juga mendukung kegiatan akademik, penelitian ilmiah, serta perlindungan sumber daya alam.

Status Hutan Kota UI Diperkuat Melalui Keputusan Resmi

Landasan pengembangan kawasan hijau Universitas Indonesia tercantum dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 084/SK/12/1988 mengenai Penetapan Lahan Penghijauan Kampus Baru UI sebagai Areal Pembangunan dan Pengembangan Hutan Kota UI.

Melalui keputusan tersebut, kawasan hutan kota dirancang untuk menunjang aktivitas pendidikan dan penelitian sekaligus menjadi wilayah konservasi plasma nutfah serta ekosistem perairan.

Perlindungan kawasan ini kemudian diperkuat melalui Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3487 Tahun 1999. Regulasi tersebut menetapkan lahan seluas 55,40 hektare di Jakarta Selatan sebagai bagian dari Hutan Kota UI.

Dengan fungsi ekologis yang dimilikinya, Hutan Kota UI berperan penting dalam mempertahankan keanekaragaman hayati, mendukung pengelolaan tata air, serta menjaga kualitas lingkungan di kawasan perkotaan Jakarta dan Depok.

Oleh sebab itu, Universitas Indonesia menegaskan bahwa dukungan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat tidak mengubah komitmen universitas dalam mempertahankan kelestarian Hutan Kota UI. Pengembangan akses pendidikan bagi masyarakat dan perlindungan lingkungan tetap menjadi dua kepentingan yang dapat dijalankan secara bersamaan. (*)

Komentar (0)