Sekolah Rakyat di Daerah 3T, Papua Tengah Usulkan Dua Lokasi di Nabire

JAKARTA, BeritaSekolah.com – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pendidikan yang merata bagi masyarakat kurang mampu, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Salah satu langkah yang menjadi perhatian utama adalah mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah Indonesia.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di daerah 3T merupakan bagian dari program strategis Presiden yang harus mendapatkan perhatian khusus.

Penegasan tersebut disampaikan ketika Gus Ipul menerima kunjungan Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Senin (2/11/2026).

Dalam pertemuan itu, Gus Ipul menyampaikan kesiapan Kemensos untuk membantu pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab kementerian.

Pemerintah Targetkan Sekolah Rakyat Permanen di Setiap Kabupaten dan Kota

Program Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas kepada anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.

Pemerintah menargetkan pembangunan sedikitnya satu gedung Sekolah Rakyat permanen di setiap kabupaten dan kota di Indonesia.

Setiap fasilitas pendidikan tersebut direncanakan memiliki kapasitas sekitar 2.000 peserta didik yang mencakup jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Gus Ipul menjelaskan bahwa terdapat perbedaan cakupan penerimaan siswa berdasarkan status kepemilikan sekolah.

Sekolah Rakyat yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi dapat menerima peserta didik dari berbagai kabupaten dan kota dalam wilayah provinsi tersebut.

Sementara itu, Sekolah Rakyat yang dikelola pemerintah kabupaten diperuntukkan bagi masyarakat yang berasal dari kabupaten bersangkutan.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap fasilitas pendidikan dapat menjangkau lebih banyak anak yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan.

Papua Tengah Siapkan Dua Lahan untuk Sekolah Rakyat di Nabire

Dalam audiensi tersebut, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa menyampaikan rencana pembangunan dua Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Nabire.

Pemerintah daerah telah menyiapkan dua lokasi berbeda sebagai calon tempat pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.

Lokasi pertama merupakan lahan milik Pemerintah Kabupaten Nabire dengan luas sekitar 10 hektare. Sementara lokasi kedua berada di atas tanah milik Pemerintah Provinsi Papua Tengah seluas kurang lebih 9 hektare.

Dengan demikian, total lahan yang diusulkan untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di Nabire mencapai sekitar 19 hektare.

Meki menilai keberadaan Sekolah Rakyat sangat penting untuk membuka peluang pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu instrumen penting dalam memutus mata rantai kemiskinan yang berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Selain membahas usulan pembangunan di Nabire, Meki turut menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial atas pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang telah berjalan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Gus Ipul Minta Persyaratan Pembangunan Segera Dipenuhi

Menanggapi usulan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Gus Ipul menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Nabire.

Namun, pemerintah daerah diminta terlebih dahulu melengkapi dokumen administrasi dan memastikan kesiapan lahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Beberapa aspek penting yang harus diperhatikan meliputi kondisi kemiringan tanah, ketersediaan sumber air bersih, jaringan listrik, serta akses jalan menuju lokasi pembangunan.

Persyaratan teknis tersebut diperlukan agar proses pembangunan dapat berlangsung dengan baik dan fasilitas sekolah nantinya dapat digunakan secara optimal.

Gus Ipul juga meminta pemerintah daerah segera mengirimkan surat pengajuan resmi beserta kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.

Selanjutnya, persyaratan pembangunan akan mengacu pada ketentuan teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Kementerian Sosial menyatakan siap memberikan pendampingan dan mengawal proses pengusulan agar rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Nabire dapat ditindaklanjuti.

Sekolah Rakyat Diharapkan Membuka Akses Pendidikan Lebih Merata

Pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah 3T menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan akses pendidikan antardaerah.

Bagi wilayah seperti Papua Tengah, keberadaan fasilitas pendidikan yang memadai diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih besar kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan sekolah.

Program ini juga diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Dengan adanya usulan dua lokasi di Kabupaten Nabire, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menunjukkan dukungannya terhadap perluasan program Sekolah Rakyat.

Meski demikian, realisasi pembangunan masih bergantung pada pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial berkomitmen mendampingi proses tersebut agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat mendukung pemerataan pendidikan, khususnya bagi masyarakat di wilayah 3T.(*)