Perlinsos Digital Ditargetkan Jangkau 48 Juta Keluarga pada 2026

MAKASSAR, BeritaSekolah.com – Kementerian Sosial (Kemensos) terus memperluas penerapan sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital sebagai langkah meningkatkan kualitas pendataan masyarakat penerima bantuan sosial (bansos). Pemerintah menargetkan lebih dari 48 juta keluarga dapat tercatat dalam sistem tersebut hingga akhir Desember 2026.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bahwa jumlah keluarga yang telah melakukan registrasi saat ini mencapai lebih dari 14 juta atau mendekati 15 juta keluarga. Angka tersebut terus mengalami peningkatan seiring keterlibatan para agen Perlinsos yang jumlahnya hampir mencapai satu juta orang.

Pernyataan itu disampaikan Gus Ipul setelah menghadiri kegiatan penguatan kapasitas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pilar-pilar sosial Kemensos di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (27/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Gus Ipul turut didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Sekretaris Jenderal Kemensos Hasan Chabibie.

Perlinsos Digital Jadi Upaya Pemerintah Memperbaiki Data Bansos

Pengembangan Perlinsos Digital menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memperbarui informasi masyarakat yang sebelumnya telah menerima bantuan sosial.

Melalui sistem ini, masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan pemerintah juga memperoleh kesempatan untuk melakukan pendaftaran sebagai calon penerima manfaat.

Meski demikian, Gus Ipul menegaskan bahwa proses registrasi tidak serta-merta membuat seseorang langsung memperoleh bantuan sosial.

Penentuan penerima bantuan tetap dilakukan melalui mekanisme penilaian kelayakan berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku.

Dengan sistem digital tersebut, pemerintah berharap proses pendataan masyarakat menjadi lebih transparan, akurat, dan mampu mengurangi risiko kesalahan penyaluran bantuan.

Kemensos Libatkan Hampir Satu Juta Agen Perlinsos

Untuk mempercepat pencapaian target registrasi, Kemensos memperkuat kerja sama dengan berbagai unsur masyarakat yang selama ini terlibat dalam kegiatan kesejahteraan sosial.

Sejumlah kelompok yang didorong menjadi agen Perlinsos antara lain pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), serta Karang Taruna.

Selain itu, pemerintah membuka peluang partisipasi bagi pendamping desa, penyuluh pertanian, kader keluarga berencana, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga relawan komunitas.

Khusus pendamping PKH, Gus Ipul memberikan arahan agar seluruh petugas wajib berperan sebagai agen Perlinsos sekaligus membantu mendaftarkan keluarga penerima manfaat yang berada dalam pendampingannya.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan tidak tertinggal dalam proses transformasi layanan sosial berbasis digital.

Masih Banyak Masyarakat Membutuhkan Pendampingan Digital

Kehadiran agen Perlinsos dinilai sangat penting karena tidak seluruh masyarakat memiliki kemampuan maupun fasilitas untuk mengakses layanan pemerintah secara mandiri.

Sebagian warga masih menghadapi keterbatasan perangkat komunikasi, kurang memahami prosedur pendaftaran, atau merasa khawatir bantuan sosial yang diterima akan dihentikan setelah melakukan registrasi ulang.

Kondisi tersebut terlihat dari pelaksanaan uji coba Perlinsos Digital di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Berdasarkan penjelasan Gus Ipul, sekitar 80 persen penduduk Banyuwangi telah tercatat dalam sistem layanan digital pemerintah.

Namun, dari masyarakat yang melakukan pendaftaran, hanya sekitar 10 persen yang berhasil melakukan registrasi secara mandiri. Sementara itu, sebagian besar lainnya membutuhkan bantuan agen Perlinsos.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga memerlukan pendampingan langsung kepada masyarakat.

Oleh karena itu, Kemensos mengajak lebih banyak elemen masyarakat untuk berpartisipasi membantu proses pendaftaran agar cakupan layanan semakin luas.

Data Akurat Jadi Kunci Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

Gus Ipul menjelaskan bahwa penguatan Perlinsos Digital memiliki keterkaitan dengan agenda pemerintah dalam meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial.

Pembaruan data melalui sistem digital diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih sesuai mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Upaya tersebut juga berkaitan dengan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar dalam menentukan kebijakan perlindungan sosial.

Selain memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria, pemerintah juga menghubungkan kebijakan tersebut dengan program Sekolah Rakyat.

Menurut Gus Ipul, akurasi data, ketepatan bantuan sosial, dan pelaksanaan Sekolah Rakyat merupakan tiga aspek yang saling mendukung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketiganya perlu dijalankan secara terkoordinasi agar program pemerintah dapat memberikan dampak yang berkelanjutan.

Gus Ipul Tekankan Prinsip Kerja Cepat Pasal 34

Dalam pertemuan yang dihadiri lebih dari 1.400 pilar sosial tersebut, Menteri Sosial juga memperkenalkan kembali prinsip "Kerja Cepat Pasal 34" sebagai pedoman pelaksanaan tugas di lingkungan Kemensos.

Prinsip tersebut mengacu pada amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Gus Ipul menjelaskan bahwa pelaksanaan amanat konstitusi membutuhkan respons pemerintah yang cepat, kepedulian terhadap kondisi masyarakat, serta dukungan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, data yang akurat menjadi dasar penting agar program perlindungan sosial benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Implementasi Pasal 34 diwujudkan melalui sejumlah program, termasuk perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pilar-pilar sosial memiliki tanggung jawab untuk membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan masyarakat sekaligus memastikan layanan diberikan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Pemkot Makassar Apresiasi Peran Pilar Sosial

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin turut memberikan apresiasi terhadap kontribusi para pilar sosial yang selama ini membantu pemerintah daerah menangani berbagai persoalan masyarakat.

Menurut Munafri, keberadaan pendamping dan relawan sosial tidak hanya dibutuhkan dalam kegiatan pendataan penerima bantuan, tetapi juga berperan penting ketika terjadi bencana.

Pilar sosial kerap terlibat dalam proses penyaluran bantuan, pendampingan warga terdampak, hingga penanganan kondisi darurat akibat bencana alam maupun persoalan sosial.

Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, Kota Makassar menghadapi tantangan sosial yang semakin beragam.

Oleh sebab itu, pemerintah kota terus mendorong penguatan koordinasi bersama berbagai unsur masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.

Munafri menilai kerja sama antara pemerintah daerah dan pilar sosial menjadi bagian penting dalam membangun sistem perlindungan masyarakat yang lebih responsif.

Sulawesi Selatan Catat Perkembangan Positif Program Sekolah Rakyat

Selain membahas digitalisasi bantuan sosial, kegiatan tersebut juga menyoroti perkembangan pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan.

Wakil Ketua Komisi V Andi Iwan Darmawan Aras menyampaikan apresiasi kepada Menteri Sosial beserta jajaran atas upaya mempercepat penyelenggaraan program pendidikan tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa Sulawesi Selatan memperoleh alokasi sembilan lokasi Sekolah Rakyat yang tersebar di sembilan kabupaten dan kota pada 2025.

Sementara pada 2026, terdapat tambahan empat lokasi yang dialokasikan untuk pengembangan program tersebut.

Menurut Andi, capaian tersebut menempatkan Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi dengan perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat tertinggi di Indonesia.

Ia juga menyoroti percepatan pembangunan fasilitas pendidikan yang ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu tahun.

Perkembangan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat melalui program Sekolah Rakyat.

Digitalisasi Bansos Diharapkan Perluas Jangkauan Perlindungan Sosial

Melalui percepatan registrasi Perlinsos Digital, pemerintah berupaya membangun sistem pelayanan sosial yang semakin terintegrasi dan mudah dijangkau masyarakat.

Keterlibatan agen Perlinsos di berbagai daerah diharapkan dapat mengatasi hambatan penggunaan teknologi, khususnya bagi masyarakat yang belum terbiasa mengakses layanan digital.

Dengan target lebih dari 48 juta keluarga terdaftar pada Desember 2026, Kemensos masih perlu memperluas jangkauan pendampingan dan mempercepat proses pembaruan data.

Keberhasilan program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah masyarakat yang terdata, tetapi juga memperkuat ketepatan sasaran bantuan sosial dan mendukung pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.