Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
Jakarta, BeritaSekolah.com – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan. Upaya ini tidak hanya difokuskan pada perbaikan infrastruktur sekolah, tetapi juga untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih aman, nyaman, dan mendukung perkembangan peserta didik.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menegaskan pentingnya program tersebut saat menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi SMA Tahun 2026 di Jakarta.
Kegiatan yang diselenggarakan pada 10–13 November 2026 tersebut melibatkan sebanyak 766 peserta, yang terdiri dari kepala sekolah dan konsultan perencana. Mereka berasal dari 383 Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tersebar di 25 provinsi di Indonesia.
Revitalisasi Sekolah Dorong Peningkatan Kualitas Pembelajaran
Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar.
Menurutnya, kondisi fisik sekolah yang aman dan nyaman dapat memberikan pengaruh positif terhadap motivasi peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.
Oleh karena itu, revitalisasi sekolah tidak hanya dipandang sebagai kegiatan pembangunan atau renovasi bangunan, melainkan sebagai investasi jangka panjang untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan nasional.
Pemerintah berharap fasilitas sekolah yang semakin baik dapat membantu peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih optimal sekaligus mendukung terciptanya generasi Indonesia yang berkualitas.
Sistem Swakelola Membuat Anggaran Revitalisasi Lebih Efisien
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menerapkan mekanisme swakelola yang memungkinkan setiap satuan pendidikan mengelola langsung kegiatan revitalisasi sesuai ketentuan dalam Instruksi Presiden.
Mekanisme tersebut dinilai memberikan sejumlah keuntungan, terutama dari aspek efisiensi anggaran, ketepatan pelaksanaan, serta pengawasan terhadap kualitas pembangunan.
Dengan melibatkan sekolah secara langsung tanpa menggunakan pihak ketiga sebagai pelaksana pekerjaan, anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.
Hasil efisiensi tersebut memungkinkan pemerintah memperluas jangkauan program sehingga lebih banyak sekolah dapat memperoleh bantuan perbaikan fasilitas pendidikan.
Pada tahun 2025, pemerintah awalnya menargetkan revitalisasi terhadap 10.667 sekolah. Namun, melalui pengelolaan anggaran yang lebih efisien, jumlah sekolah yang berhasil mendapatkan program tersebut meningkat menjadi 16.167 sekolah tanpa penambahan anggaran.
Sementara itu, pada tahun 2026, target revitalisasi yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 71.744 satuan pendidikan mengalami peningkatan menjadi sekitar 80.744 satuan pendidikan. Perluasan tersebut didukung oleh efisiensi penggunaan anggaran dan tambahan alokasi pembiayaan.
Program Revitalisasi Sekolah Turut Menggerakkan Ekonomi Masyarakat
Selain meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan, penerapan sistem swakelola juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitar sekolah.
Pelaksanaan pembangunan dapat membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal sekaligus meningkatkan aktivitas usaha melalui pembelian bahan bangunan dari toko maupun penyedia material setempat.
Dengan demikian, manfaat program revitalisasi tidak hanya dirasakan oleh sekolah dan peserta didik, tetapi juga memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat.
Dari sisi pelaksanaan, mekanisme swakelola juga dinilai mampu mempercepat penyelesaian pekerjaan. Meski demikian, sejumlah kendala seperti bencana alam dan kondisi geografis yang sulit dijangkau tetap dapat memengaruhi jadwal pembangunan.
Keterlibatan langsung pihak sekolah turut menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas hasil pekerjaan. Sekolah memiliki kepentingan untuk memastikan fasilitas yang dibangun memenuhi kebutuhan serta dapat digunakan dalam jangka panjang.
Abdul Mu'ti juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat agar memahami aturan pelaksanaan program dan memastikan setiap penggunaan dana bantuan sesuai dengan peruntukannya.
Sebanyak 5.403 SMA Menjadi Sasaran Perbaikan Fasilitas Pendidikan
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, menyampaikan bahwa pelaksanaan Bimtek bertujuan meningkatkan kesiapan sekolah dalam menjalankan bantuan revitalisasi tahun 2026.
Program tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara transparan dengan memperhatikan ketepatan sasaran, kualitas pembangunan, dan waktu penyelesaian pekerjaan.
Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 2026, Direktorat SMA menargetkan penanganan terhadap 5.403 SMA yang mengalami kerusakan.
Jumlah tersebut setara dengan 54,08 persen dari total 9.990 SMA yang tercatat memiliki kondisi bangunan rusak.
Perbaikan sekolah dengan kategori kerusakan sedang hingga berat dilaksanakan secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
Pada tahun 2025, program revitalisasi telah mencakup 2.240 sekolah. Selanjutnya, pada tahun 2026, terdapat 1.477 sekolah yang masuk dalam cakupan pelaksanaan program.
Pemerintah juga menambah jangkauan bantuan melalui skema Anggaran Biaya Tambahan (ABT), dengan rincian sebanyak 517 sekolah pada tahap pertama dan 1.169 sekolah pada tahap kedua.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan infrastruktur pendidikan yang membutuhkan perbaikan.
Bimbingan Teknis Perkuat Pengawasan dan Perencanaan Revitalisasi SMA
Untuk mendukung keberhasilan program, Kemendikdasmen menyelenggarakan Bimbingan Teknis yang menitikberatkan pada tiga aspek utama.
Aspek pertama adalah peningkatan pemahaman peserta mengenai kebijakan pemerintah serta pedoman teknis pelaksanaan revitalisasi satuan pendidikan.
Aspek kedua berfokus pada penyamaan pemahaman antara kepala sekolah dan konsultan perencana, khususnya dalam melakukan pemeriksaan tingkat kerusakan bangunan serta menyusun kebutuhan anggaran pembangunan.
Sementara itu, aspek ketiga mencakup kegiatan pendampingan dan pemeriksaan terhadap dokumen perencanaan yang telah disampaikan oleh masing-masing sekolah.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap tahapan revitalisasi telah direncanakan secara matang, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga pelaksanaan pembangunan.
Tatang Muttaqin menekankan bahwa bantuan pemerintah harus benar-benar memberikan manfaat bagi sekolah dan peserta didik. Oleh sebab itu, pengelolaan dana revitalisasi perlu dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan.
Pemerintah berharap perluasan Program Revitalisasi Sekolah 2026 dapat mempercepat pemerataan kualitas sarana pendidikan di berbagai wilayah Indonesia. Dengan tersedianya ruang belajar yang lebih layak, aman, dan nyaman, sekolah diharapkan mampu menghadirkan proses pembelajaran yang semakin bermutu sekaligus mendukung masa depan generasi muda Indonesia. (*)
