KPK Dorong Penguatan Pendidikan Antikorupsi, Skor Integritas Sekolah Menengah 2026 Masih Rendah

Jakarta, BeritaSekolah.com - Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026 memperlihatkan bahwa tingkat integritas pada jenjang pendidikan menengah masih membutuhkan perhatian serius. Dengan perolehan skor 71,92, sekolah menengah berada dalam kategori korektif sekaligus mencatatkan nilai terendah dibandingkan jenjang pendidikan lainnya.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menunjukkan pentingnya pembenahan dalam berbagai aspek pendidikan. Perbaikan tidak hanya berfokus pada pembentukan karakter siswa, tetapi juga mencakup lingkungan pembelajaran dan sistem pengelolaan sekolah.

Direktur Jejaring Pendidikan (Jardik) KPK, Dian Novianthi, menjelaskan bahwa hasil survei integritas pendidikan seharusnya dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk merancang perubahan yang lebih efektif.

Menurutnya, pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi (PAK) harus dilakukan secara sistematis, memiliki target yang jelas, serta berkesinambungan dengan dukungan kepala sekolah, tenaga pendidik, dan instansi yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Hal tersebut disampaikan Dian dalam kegiatan Penguatan Kapasitas Pendidikan Antikorupsi bagi Kepala Sekolah dan Guru jenjang pendidikan menengah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Kamis, 12 November 2026.

Hasil SPI Pendidikan 2026 Ungkap Tantangan Integritas Sekolah

Berdasarkan data SPI Pendidikan 2026, skor integritas pendidikan menengah secara nasional tercatat sebesar 71,92. Angka tersebut masih berada di bawah rata-rata Indeks Integritas Pendidikan (IIP) nasional yang mencapai 73,30.

Penilaian integritas pendidikan mencakup tiga dimensi utama. Dimensi karakter memperoleh nilai 72,73, dimensi ekosistem pendidikan mencapai 72,45, sedangkan dimensi tata kelola mencatat skor 70,57.

Rendahnya nilai tata kelola menunjukkan bahwa pengelolaan sekolah menjadi salah satu aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya meningkatkan integritas pendidikan.

Selain itu, survei menemukan 58 persoalan yang dikelompokkan ke dalam 16 klaster permasalahan pada jenjang pendidikan menengah.

Berbagai persoalan tersebut meliputi keterbatasan fasilitas pembelajaran, praktik gratifikasi, ketidaksesuaian dalam proses akreditasi, pelanggaran kedisiplinan, hingga perilaku tidak jujur dalam kegiatan akademik maupun kehidupan sehari-hari.

Temuan lainnya berkaitan dengan rendahnya semangat belajar, kurangnya figur teladan, nepotisme, pembiaran terhadap pelanggaran, penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta penyimpangan dalam pengadaan barang dan pengelolaan keuangan sekolah.

Persoalan perilaku koruptif dan belum optimalnya penerapan prinsip inklusivitas juga menjadi bagian dari catatan evaluasi integritas pendidikan tersebut.

Pelanggaran Disiplin Siswa dan Guru Jadi Sorotan

Dua indikator dalam SPI Pendidikan 2026 menunjukkan angka yang cukup tinggi dan menjadi perhatian khusus dalam evaluasi lingkungan sekolah.

Indikator pelanggaran tata tertib oleh peserta didik tercatat sebesar 97,06 persen. Sementara itu, indikator tenaga pendidik yang terlambat memasuki ruang kelas tanpa alasan mencapai 96,75 persen.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan integritas tidak hanya berkaitan dengan perilaku siswa, tetapi juga menyangkut kedisiplinan serta tanggung jawab tenaga pendidik.

Karena itu, upaya menciptakan sekolah berintegritas perlu melibatkan seluruh unsur pendidikan. Guru dan kepala sekolah diharapkan mampu menjadi contoh dalam menerapkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap aturan.

Keteladanan pendidik dinilai memiliki peran penting karena perilaku yang ditunjukkan dalam aktivitas sehari-hari dapat memengaruhi pembentukan karakter peserta didik.

KPK Perkuat Pendidikan Antikorupsi melalui Lima Kompetensi Utama

Sebagai bagian dari langkah perbaikan, KPK bekerja sama dengan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengembangkan peta kompetensi Pendidikan Antikorupsi.

Peta tersebut dirancang untuk memperjelas penerapan sembilan nilai integritas melalui lima komponen utama, yaitu kepatuhan terhadap aturan, pemahaman mengenai kepemilikan, kemampuan menjaga amanah, keterampilan menghadapi dilema etika, serta pembentukan budaya antikorupsi.

Melalui pendekatan ini, pendidikan antikorupsi diharapkan tidak hanya disampaikan sebagai materi pembelajaran, tetapi juga dapat diterapkan dalam perilaku sehari-hari di lingkungan sekolah.

KPK bersama kementerian dan lembaga terkait sebelumnya telah meluncurkan peta kompetensi, panduan Pendidikan Antikorupsi, serta bahan pembelajaran bagi guru pada 11 Mei 2026.

Pelaksanaan program tersebut juga memperoleh dukungan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai Penguatan Karakter melalui Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi.

Dinas pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendampingan sekaligus memantau pelaksanaan program pada satuan pendidikan yang berada dalam kewenangannya.

Sementara itu, sekolah diharapkan dapat menjadikan nilai integritas sebagai bagian dari seluruh proses pendidikan, bukan sekadar kegiatan tambahan.

Pendidikan Antikorupsi Bisa Diterapkan Tanpa Menambah Jam Pelajaran

KPK menekankan bahwa penerapan Pendidikan Antikorupsi tidak harus dilakukan melalui penambahan mata pelajaran atau jam belajar khusus.

Nilai-nilai antikorupsi dapat dimasukkan ke dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, serta kebiasaan yang dibangun dalam budaya sekolah.

Untuk memulai penerapannya, satuan pendidikan perlu mengenali karakteristik lingkungan sekolah dan mengidentifikasi berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi integritas.

Hasil identifikasi tersebut kemudian dapat disesuaikan dengan visi dan misi sekolah serta diterjemahkan ke dalam tujuan pembelajaran, materi, aktivitas pendidikan, dan sistem penilaian.

Dengan strategi tersebut, peserta didik diharapkan dapat memahami pentingnya perilaku jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan menghargai hak orang lain melalui pengalaman belajar yang nyata.

Indeks Integritas Pendidikan DKI Jakarta Capai 76,21

Di tengah berbagai tantangan integritas pendidikan nasional, Provinsi DKI Jakarta berhasil memperoleh hasil yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana, menyampaikan bahwa nilai Indeks Integritas Pendidikan DKI Jakarta pada 2026 mencapai 76,21.

Capaian tersebut melampaui rata-rata nasional sebesar 73,30 dan menempatkan DKI Jakarta sebagai provinsi dengan skor integritas pendidikan tertinggi.

Meski demikian, Nahdiana mengingatkan bahwa hasil positif tersebut bukan berarti upaya peningkatan kualitas tata kelola pendidikan telah selesai.

Menurutnya, pencapaian tersebut justru perlu menjadi dorongan bagi seluruh pihak untuk terus memperbaiki sistem pendidikan serta memperkuat penerapan nilai integritas secara berkelanjutan.

Pembentukan Karakter Siswa Perlu Melibatkan Tiga Unsur Moral

Nahdiana juga menyoroti pentingnya pendidikan karakter yang tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga pada kesadaran dan tindakan nyata.

Dalam membangun karakter peserta didik, terdapat tiga komponen moral yang perlu dikembangkan secara seimbang.

Komponen pertama adalah moral knowing, yaitu kemampuan memahami dan membedakan perilaku yang baik dengan tindakan yang tidak sesuai nilai moral.

Komponen kedua adalah moral feeling, yakni munculnya kesadaran dan dorongan dari dalam diri untuk melakukan sesuatu yang benar.

Sementara itu, komponen ketiga adalah moral action, yaitu kemampuan menerapkan nilai moral melalui perilaku dan keputusan dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga unsur tersebut perlu didukung oleh lingkungan sekolah yang transparan, akuntabel, serta memiliki tenaga pendidik yang mampu memberikan teladan positif.

Nahdiana menambahkan bahwa perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan juga menghadirkan tantangan baru bagi dunia pendidikan.

Oleh sebab itu, siswa tidak cukup hanya dibekali kemampuan akademik dan keterampilan menggunakan teknologi. Mereka juga membutuhkan landasan moral yang kuat agar mampu mengambil keputusan secara jujur dan bertanggung jawab.

Kepala Sekolah dan Guru Diminta Menyusun Program Perbaikan Integritas

Dalam kegiatan penguatan kapasitas Pendidikan Antikorupsi, para kepala sekolah dan guru mendapatkan pembekalan mengenai strategi penerapan nilai antikorupsi dalam kurikulum dan aktivitas pembelajaran.

Peserta juga memperoleh pemahaman tentang praktik pendidikan antikorupsi di kelas serta penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) berdasarkan hasil SPI Pendidikan.

KPK mendorong setiap sekolah menentukan persoalan integritas yang paling mendesak untuk diselesaikan sebelum menyusun program perbaikan.

Program tersebut perlu dirancang dengan sasaran yang spesifik, dapat diukur, realistis untuk dilaksanakan, sesuai kebutuhan sekolah, dan memiliki batas waktu yang jelas.

Dengan demikian, hasil evaluasi integritas dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan yang terencana dan memungkinkan pemantauan perkembangan secara berkala.

Portal Pendidikan KPK Dukung Pemantauan Program Antikorupsi

Untuk mempermudah pelaksanaan program, KPK turut memperkenalkan portal implementasi Pendidikan Antikorupsi yang dapat diakses melalui situs resmi pendidikan.kpk.go.id.

Platform tersebut disediakan sebagai sarana bagi satuan pendidikan untuk mendokumentasikan kegiatan, menyampaikan laporan, serta memantau pelaksanaan pendidikan antikorupsi.

Melalui pemanfaatan portal tersebut, sekolah diharapkan dapat melakukan pencatatan program secara lebih terstruktur sekaligus memudahkan proses evaluasi.

Adapun penyampaian Rencana Tindak Lanjut ditargetkan paling lambat pada akhir November 2026.

Dokumen tersebut nantinya diharapkan menjadi acuan bagi sekolah dalam menjalankan berbagai langkah peningkatan integritas secara konsisten.

KPK Dorong Terwujudnya Sekolah Berintegritas dan Generasi Antikorupsi

Penguatan Pendidikan Antikorupsi menjadi salah satu langkah penting dalam membangun sistem pendidikan yang tidak hanya menghasilkan peserta didik berprestasi, tetapi juga memiliki karakter dan tanggung jawab moral.

Melalui keterlibatan kepala sekolah, guru, dinas pendidikan, dan seluruh warga sekolah, hasil SPI Pendidikan 2026 diharapkan dapat menjadi dasar untuk memperbaiki kelemahan yang masih ditemukan.

KPK berharap program pendidikan antikorupsi dapat diwujudkan dalam kebijakan sekolah, proses pembelajaran, serta kebiasaan positif yang diterapkan secara berkelanjutan.

Dengan menjadikan integritas sebagai bagian dari budaya pendidikan, sekolah diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih jujur, disiplin, transparan, dan bertanggung jawab sekaligus mempersiapkan generasi muda yang memiliki kesadaran kuat untuk menolak segala bentuk tindakan korupsi. (*)