Komnas HAM Desak Polda DIY Bebaskan Peserta Demonstrasi yang Tidak Terlibat Kekerasan

Yogyakarta, BeritaSekolah.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) untuk memastikan seluruh proses penanganan peserta demonstrasi berlangsung sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Desakan tersebut berkaitan dengan rangkaian aksi unjuk rasa yang berlangsung pada 20 Oktober, 28 Oktober, dan 10 November 2026.

Komnas HAM menegaskan bahwa masyarakat yang diamankan dalam demonstrasi, tetapi tidak terbukti melakukan kekerasan maupun tindak pidana, harus segera dibebaskan. Aparat kepolisian juga diminta menjamin bahwa setiap tahapan pemeriksaan dilaksanakan secara transparan, objektif, dan sesuai ketentuan hukum.

Komnas HAM Bertemu Kapolda DIY Bahas Penanganan Demonstran

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM, Putu Elvina, saat melakukan pertemuan dengan Kapolda DIY Irjen Pol. Langgeng Purnomo di Markas Polda DIY pada 11 November 2026.

Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah pejabat kepolisian, antara lain Wakapolda DIY Brigjen Pol. Eddy Djunaedi, Irwasda Kombes Pol. I Gusti Ngurah Rai Mahaputra, Direskrimsus Kombes Pol. Yani Permana, Kabid Propam Kombes Pol. Satya Widhy Widharyadi, serta Plt. Kabid Humas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari. Tim Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polda DIY juga mengikuti pembahasan tersebut.

Agenda pertemuan berfokus pada evaluasi tindakan pengamanan demonstrasi, prosedur pemeriksaan terhadap peserta aksi, serta pemenuhan hak-hak warga yang berada dalam penanganan kepolisian.

Lebih dari 150 Peserta Aksi Sempat Diamankan

Komnas HAM sebelumnya menerima dan mencermati berbagai laporan media yang menyebutkan bahwa lebih dari 150 orang diamankan dalam rangkaian demonstrasi di Yogyakarta.

Berdasarkan keterangan Kapolda DIY, sebanyak 21 orang yang diamankan teridentifikasi masih berusia di bawah umur dan termasuk kategori anak berhadapan dengan hukum (ABH). Seluruh anak tersebut telah dipulangkan kepada orang tua masing-masing.

Sementara itu, sejumlah peserta demonstrasi lainnya masih menjalani identifikasi dan pemeriksaan untuk memastikan ada atau tidaknya keterlibatan dalam dugaan pelanggaran hukum.

Pihak kepolisian juga menyampaikan adanya dua orang yang diduga berkaitan dengan tindakan kekerasan menggunakan bom molotov. Dugaan tersebut ditangani melalui proses hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Menanggapi informasi itu, Komnas HAM mengingatkan bahwa pemeriksaan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Setiap individu harus dinilai berdasarkan bukti dan keterlibatannya masing-masing, bukan semata-mata karena berada di lokasi demonstrasi.

Peserta Demonstrasi yang Tidak Terbukti Bersalah Harus Dibebaskan

Komnas HAM meminta kepolisian segera memulangkan peserta aksi apabila hasil pemeriksaan tidak menemukan bukti keterlibatan mereka dalam tindakan kekerasan atau tindak pidana lainnya.

Putu Elvina menekankan bahwa aparat harus memastikan status setiap orang yang diamankan melalui pemeriksaan yang sah dan mengikuti prosedur hukum.

Apabila tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam tindakan kekerasan, peserta aksi yang bersangkutan harus segera memperoleh kebebasannya dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga.

Komnas HAM juga mengingatkan pentingnya penerapan tiga prinsip utama dalam tindakan kepolisian, yakni legalitas, nesesitas atau kebutuhan, serta proporsionalitas. Ketiga prinsip tersebut menjadi dasar agar tindakan pengamanan, penangkapan, maupun penahanan tidak melampaui kewenangan yang diberikan oleh hukum.

Selain itu, kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat secara damai wajib mendapatkan perlindungan, termasuk ketika kegiatan tersebut berlangsung di lingkungan perguruan tinggi.

Keluarga Berhak Mendapatkan Informasi Mengenai Peserta Aksi

Persoalan komunikasi antara pihak kepolisian dan keluarga demonstran turut menjadi perhatian Komnas HAM dalam pertemuan tersebut.

Komnas HAM memperoleh informasi bahwa terdapat orang tua yang belum mengetahui lokasi maupun kondisi anggota keluarga mereka setelah diamankan dalam aksi unjuk rasa.

Oleh sebab itu, Polda DIY diminta menyediakan akses komunikasi yang memadai dan menyampaikan informasi secara jelas kepada keluarga mengenai keberadaan peserta aksi yang masih menjalani pemeriksaan.

Keterbukaan informasi dinilai penting untuk memberikan kepastian kepada keluarga sekaligus memastikan bahwa hak setiap orang yang diamankan tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung.

Komnas HAM Soroti Pendampingan Hukum dan Layanan Kesehatan

Selain akses komunikasi, Komnas HAM menekankan pentingnya jaminan pendampingan hukum bagi seluruh peserta demonstrasi yang diperiksa oleh kepolisian.

Setiap orang yang diamankan harus mendapatkan kesempatan untuk menghubungi dan didampingi penasihat hukum selama menjalani pemeriksaan. Hak tersebut tidak boleh diabaikan, terlepas dari dugaan pelanggaran yang sedang diselidiki.

Komnas HAM juga meminta kepolisian memperhatikan kondisi kesehatan para peserta aksi. Permintaan ini disampaikan setelah Komnas HAM menerima keterangan langsung dari sejumlah demonstran yang mengaku mengalami luka dan masih membutuhkan perawatan medis.

Dengan proses pemeriksaan yang diinformasikan terpusat di Polda DIY, kepolisian diharapkan dapat memastikan ketersediaan layanan kesehatan serta pemenuhan hak-hak dasar setiap orang yang berada dalam pemeriksaan.

Penanganan Unjuk Rasa Harus Sesuai Prosedur Kepolisian

Komnas HAM kembali mengingatkan bahwa pengamanan demonstrasi wajib berpedoman pada aturan kepolisian, termasuk Peraturan Kapolri mengenai Pedoman Pengendalian Massa.

Apabila terdapat individu yang terbukti melakukan provokasi, perusakan, atau tindakan kekerasan, kepolisian tetap memiliki kewenangan untuk memprosesnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Namun, tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh individu tertentu tidak dapat dijadikan dasar untuk menganggap seluruh peserta demonstrasi sebagai pelaku kerusuhan.

Penegakan hukum harus mengutamakan pembuktian secara individual sehingga masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai tidak mengalami tindakan hukum yang tidak semestinya.

Sejumlah Mahasiswa dari Berbagai Kampus Turut Diperiksa

Dalam pemantauan langsung di Polda DIY, Komnas HAM berinteraksi dengan sejumlah peserta demonstrasi yang sedang menjalani pemeriksaan. Beberapa di antaranya diketahui merupakan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta.

Mahasiswa yang ditemui berasal dari sejumlah institusi pendidikan, termasuk Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Janabadra, serta STIE YPKN.

Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, sebagian mahasiswa telah menjalani gelar perkara dan kemudian dilepaskan. Sementara itu, beberapa peserta aksi lainnya masih harus mengikuti tahapan pemeriksaan lebih lanjut.

Komnas HAM menegaskan bahwa status sebagai peserta demonstrasi tidak serta-merta dapat dijadikan alasan untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tanpa adanya bukti yang memadai.

Polda DIY Konfirmasi 154 dari 157 Orang Telah Dipulangkan

Perkembangan terbaru disampaikan Polda DIY kepada Komnas HAM pada pagi hari, 12 November 2026. Berdasarkan konfirmasi tersebut, terdapat 157 orang yang sebelumnya diamankan dalam rangkaian aksi demonstrasi.

Dari jumlah itu, sebanyak 154 orang telah dipulangkan dan diserahkan kembali kepada keluarga masing-masing.

Sementara itu, dua orang diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY) setelah dinyatakan positif narkoba.

Adapun satu orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti yang disebutkan berupa bom molotov, senjata tajam, dan petasan.

Informasi tersebut menjadi perkembangan penting dalam pemantauan Komnas HAM terhadap penanganan peserta demonstrasi, khususnya mengenai kepastian status hukum orang-orang yang sebelumnya diamankan.

Komnas HAM Akan Terus Mengawasi Penanganan Demonstrasi di Yogyakarta

Hingga perkembangan informasi tersebut disampaikan, Komnas HAM menyatakan belum terdapat pembahasan mengenai pembentukan tim pencari fakta bersama Polda DIY untuk menyelidiki rangkaian peristiwa demonstrasi.

Meski demikian, Komnas HAM memastikan bahwa pengawasan terhadap proses penanganan aksi unjuk rasa akan tetap dilakukan. Pemantauan tersebut bertujuan memastikan seluruh tindakan aparat berjalan sesuai prosedur, menjunjung transparansi, memberikan keadilan, serta menghormati ketentuan hukum dan hak asasi manusia.

Komnas HAM juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kewenangan aparat dalam menjaga keamanan dan kewajiban negara untuk melindungi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat secara damai. (*)