Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat serta Digitalisasi Bansos
Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
Jakarta, BeritaSekolah.com – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat kerja sama untuk mempercepat pelaksanaan dua program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni pembangunan Sekolah Rakyat dan pengembangan sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.
Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin, 16 November 2026. Pertemuan ini menjadi langkah koordinasi untuk meningkatkan akses pendidikan sekaligus memperbaiki pengelolaan bantuan sosial bagi masyarakat.
Pembangunan Sekolah Rakyat di Kawasan Universitas Indonesia
Salah satu agenda penting dalam pertemuan tersebut adalah pembahasan penyediaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Universitas Indonesia (UI). Pemerintah berencana memanfaatkan lahan sekitar 8 hektare yang merupakan bagian dari Hutan Kota UI di wilayah administratif DKI Jakarta.
Gus Ipul menjelaskan bahwa pihak Universitas Indonesia telah menyatakan kesediaannya menyediakan lahan tersebut untuk mendukung penyelenggaraan program Sekolah Rakyat. Kawasan yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan merupakan sebagian kecil dari Hutan Kota UI yang memiliki luas lebih dari 100 hektare.
Meski demikian, realisasi pembangunan masih memerlukan penyelesaian sejumlah tahapan administratif. Salah satunya adalah penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Universitas Indonesia.
Kemensos berharap proses administrasi dapat segera diselesaikan agar pembangunan fasilitas pendidikan tersebut tidak mengalami keterlambatan. Pemerintah juga berencana melakukan peninjauan langsung ke lokasi sebelum kerja sama resmi ditandatangani.
Sekolah Rakyat Terintegrasi di Jakarta Selatan Akan Diperluas
Selain pembangunan fasilitas baru di kawasan UI, Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta turut membicarakan rencana pengembangan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 DKI Jakarta yang berlokasi di kawasan Margaguna, Jakarta Selatan.
Pengembangan tersebut direncanakan melalui perluasan area pendidikan dengan memanfaatkan lahan yang saat ini digunakan untuk fasilitas panti sosial milik Pemprov DKI Jakarta.
Untuk mendukung rencana tersebut, pemerintah daerah akan melakukan relokasi fasilitas panti sosial sehingga lahan yang tersedia dapat digunakan bagi kebutuhan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Perluasan kawasan pendidikan ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mendukung keberlangsungan program Sekolah Rakyat, khususnya untuk menyediakan fasilitas pembelajaran yang lebih memadai bagi peserta didik.
Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta Perkuat Digitalisasi Data Bansos
Kerja sama kedua instansi tidak hanya berfokus pada sektor pendidikan. Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta juga menyepakati penguatan sistem perlindungan sosial melalui pemutakhiran data serta perluasan registrasi ulang penerima bantuan sosial menggunakan Perlinsos Digital.
Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendataan masyarakat penerima manfaat melalui sistem berbasis digital. Dengan pembaruan informasi secara berkala, pemerintah diharapkan memiliki data yang lebih akurat dalam menjalankan program bantuan sosial.
Sebagai tindak lanjut, Kemensos bersama Pemprov DKI Jakarta merencanakan deklarasi Perlinsos Digital yang akan melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat di tingkat wilayah.
Pengurus RT dan RW, lurah, camat, serta pilar-pilar sosial akan dilibatkan sebagai relawan Agen Perlinsos. Mereka bertugas membantu masyarakat dalam proses pembaruan data dan registrasi ulang penerima bansos secara digital.
Keterlibatan perangkat wilayah diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengikuti proses administrasi perlindungan sosial.
Pemerintah Siapkan Uji Coba Kebijakan bagi Penyandang Disabilitas
Agenda lainnya yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah persiapan pelaksanaan uji coba Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 mengenai Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat pemenuhan hak penyandang disabilitas, terutama dalam memperoleh akses terhadap berbagai layanan publik.
Melalui penerapan kebijakan tersebut, pemerintah berupaya menghadirkan pelayanan yang lebih mudah dijangkau, terjangkau secara biaya, serta memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas.
Sektor transportasi dan kesehatan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan uji coba kebijakan tersebut karena keduanya berkaitan langsung dengan kebutuhan pelayanan masyarakat sehari-hari.
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Program Sosial
Pertemuan antara Menteri Sosial dan Gubernur DKI Jakarta turut dihadiri sejumlah pejabat Kementerian Sosial, termasuk Sekretaris Jenderal Kemensos M. Hasan Chabibie, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo, serta Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Joko Widiarto.
Hadir pula Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan bersama sejumlah pejabat terkait lainnya.
Melalui koordinasi ini, Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta berupaya mempercepat persiapan pembangunan Sekolah Rakyat, memperkuat transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial, serta meningkatkan akses pelayanan publik yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah secara lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (*)