Kemen PPPA dan Uni Eropa Bentuk Kelompok Kerja 50 Organisasi Sipil untuk Perkuat Aksi Iklim Responsif Gender

Jakarta, BeritaSekolah.com – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Uni Eropa resmi meluncurkan Civil Society Organisation Working Group (CSO WG). Kelompok kerja ini melibatkan 50 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam delapan simpul wilayah di Indonesia untuk mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) 2024–2030.

Pembentukan CSO Working Group menjadi langkah strategis dalam memperluas partisipasi masyarakat sipil dalam menghadapi perubahan iklim. Forum tersebut diharapkan mampu menghubungkan kebutuhan, aspirasi, serta pengalaman masyarakat di tingkat lokal dengan proses penyusunan kebijakan nasional, khususnya kebijakan lingkungan yang mempertimbangkan kesetaraan gender.

Perubahan Iklim Meningkatkan Risiko bagi Perempuan dan Kelompok Rentan

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih, pada 11 November menjelaskan bahwa kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menjadikannya rentan terhadap berbagai ancaman bencana akibat perubahan iklim.

Lebih dari 60 persen wilayah Indonesia memiliki risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, seperti banjir, kekeringan, dan badai. Kondisi tersebut dapat memberikan dampak lebih berat kepada kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya dan perlindungan.

Kelompok yang menghadapi risiko lebih besar mencakup perempuan, anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat adat, serta penduduk yang tinggal di wilayah konflik dan kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Perempuan dan anak dengan kondisi kesehatan tertentu juga termasuk kelompok yang membutuhkan perhatian khusus.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah telah menyusun RAN GPI 2024–2030 sebagai pedoman dalam mengintegrasikan kesetaraan gender ke dalam berbagai kebijakan dan program penanganan perubahan iklim.

Amurwani menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan nasional tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah. Dukungan dan keterlibatan masyarakat, termasuk organisasi sipil, diperlukan agar program yang dijalankan benar-benar menjawab persoalan di lapangan.

CSO Working Group Menjadi Penghubung Masyarakat dan Pemerintah

Melalui pembentukan CSO Working Group, Kemen PPPA ingin menciptakan mekanisme komunikasi dua arah antara masyarakat sipil dan pemerintah.

Kelompok kerja ini akan menampung pengalaman, kebutuhan, serta praktik baik yang dikembangkan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Informasi tersebut kemudian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan maupun penyempurnaan kebijakan nasional.

Kemen PPPA juga mengajak kementerian dan lembaga terkait, mitra pembangunan internasional, pelaku usaha, akademisi, media, serta organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama.

Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memastikan bahwa upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan.

Selain memperluas keterlibatan publik, CSO Working Group diharapkan dapat memastikan bahwa perempuan dan masyarakat yang terdampak perubahan iklim mempunyai kesempatan menyampaikan pandangan serta berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan.

Tujuh Sektor Prioritas dalam RAN GPI 2024–2030

Pelaksanaan CSO Working Group diarahkan untuk mendukung tujuh bidang strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim 2024–2030.

Ketujuh sektor tersebut meliputi:

1. Ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan, termasuk pengelolaan sumber daya air serta sistem irigasi.

2. Perlindungan hutan dan lahan, mencakup pencegahan deforestasi, penghijauan kembali, dan pemulihan ekosistem gambut.

3. Energi terbarukan dan kesehatan lingkungan, termasuk pengelolaan limbah serta sampah.

4. Industri dan ekonomi hijau, dengan dukungan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.

5. Ketahanan terhadap bencana, termasuk pengurangan risiko serta pemulihan wilayah terdampak kerusakan.

6. Ketahanan sosial dan budaya, meliputi kesehatan masyarakat serta pemenuhan dan perlindungan hak anak.

7. Kelautan dan kawasan pesisir, termasuk pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Melalui tujuh sektor tersebut, perspektif kesetaraan gender diharapkan menjadi bagian penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai program penanganan perubahan iklim di Indonesia.

Delapan Simpul Wilayah Perkuat Koordinasi Organisasi Masyarakat Sipil

Untuk menjamin keterwakilan masyarakat dari berbagai daerah, CSO Working Group membangun jaringan koordinasi melalui delapan simpul wilayah.

Pembagian wilayah tersebut mencakup Sumatera, Kalimantan, Jawa I yang meliputi Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat, serta Jawa II yang mencakup Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Simpul lainnya terdiri atas Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur dalam satu kelompok wilayah, kemudian Sulawesi, Maluku dan Maluku Utara, serta Papua.

Setiap simpul bertugas mengumpulkan aspirasi, informasi, kebutuhan, dan praktik baik yang berasal dari organisasi anggota maupun komunitas masyarakat.

Seluruh masukan tersebut akan diteruskan melalui mekanisme koordinasi nasional untuk mendukung pembahasan kebijakan. Sebaliknya, informasi mengenai perkembangan kebijakan dan hasil dialog nasional juga akan disampaikan kembali kepada masyarakat di daerah.

Sistem komunikasi tersebut diharapkan dapat memperkecil kesenjangan informasi sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam agenda perubahan iklim.

KLH/BPLH Dorong Peran Strategis Organisasi Sipil dalam Kebijakan Iklim

Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Franky Zamzani, menyambut positif pembentukan CSO Working Group.

Menurut Franky, RAN GPI 2024–2030 telah memasukkan perspektif gender ke dalam upaya penanganan perubahan iklim, sekaligus mendorong peningkatan keterlibatan perempuan dan kelompok masyarakat rentan.

Dokumen tersebut juga melengkapi kebijakan adaptasi iklim di tingkat pusat, daerah, hingga masyarakat melalui penerapan prinsip perlindungan atau safeguard kesetaraan gender.

Franky menjelaskan bahwa organisasi masyarakat sipil memiliki empat fungsi penting, yakni menghubungkan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, menyediakan data dan bukti kondisi lapangan, mendorong pemberdayaan masyarakat, serta berpartisipasi dalam pemantauan dan evaluasi program.

Dengan peran tersebut, organisasi sipil tidak hanya ditempatkan sebagai pelaksana kegiatan pemerintah, tetapi juga sebagai mitra yang terlibat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kebijakan.

Data Kerentanan Menjadi Dasar Penentuan Program Prioritas

Franky juga menekankan pentingnya kerja sama antara KLH/BPLH dan Kemen PPPA dalam mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan perhatian lebih besar terhadap dampak perubahan iklim.

Data mengenai tingkat kerentanan daerah dapat dimanfaatkan untuk menentukan kabupaten dan kota yang memiliki risiko tinggi, terutama wilayah dengan populasi perempuan dan anak yang besar.

Selain itu, penggunaan data yang dipilah berdasarkan jenis kelamin dan jumlah penyandang disabilitas dinilai penting untuk menyusun intervensi yang lebih tepat sasaran.

Pendekatan berbasis data tersebut memungkinkan pemerintah dan mitra terkait menetapkan prioritas program, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta menyesuaikan bentuk perlindungan dengan kebutuhan kelompok rentan di setiap wilayah.

Dengan demikian, kebijakan adaptasi perubahan iklim diharapkan tidak hanya berorientasi pada penanganan risiko lingkungan, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial masyarakat yang terdampak.

ASPPUK Tekankan Pentingnya Keterlibatan Masyarakat Lokal

Direktur Eksekutif Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), Emmy Astuti, berharap keberadaan CSO Working Group mampu memberikan kontribusi nyata terhadap proses perumusan kebijakan perubahan iklim.

Menurut Emmy, pengetahuan dan pengalaman masyarakat lokal, masyarakat adat, perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya perlu menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan.

Ia menilai bahwa pendekatan pembangunan selama ini masih sering menempatkan kelompok rentan sebagai penerima manfaat atau pihak yang mengalami dampak kebijakan.

Padahal, kelompok tersebut memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi persoalan lingkungan dan dapat memberikan solusi berdasarkan kondisi kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, masyarakat terdampak perlu mendapatkan ruang yang lebih luas untuk berpartisipasi sebagai pelaku utama dalam menentukan arah program dan kebijakan perubahan iklim.

Akademisi UI Soroti Pentingnya Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

Ketua Program Studi Magister Kajian Gender Sekolah Pascasarjana dan Pembangunan Berkelanjutan (SPPB) Universitas Indonesia, Iklillah M. Dini, turut menyoroti pentingnya kualitas partisipasi perempuan dalam aksi iklim.

Menurutnya, keberhasilan pelibatan perempuan tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah peserta perempuan dalam suatu kegiatan atau forum.

Partisipasi yang bermakna harus memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menyampaikan pandangan, memengaruhi keputusan, serta berperan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan mereka.

Iklillah menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan perlu mempertimbangkan tiga prinsip utama, yaitu redistribusi, rekognisi, dan representasi.

Prinsip tersebut diperlukan agar kebijakan perubahan iklim tidak hanya terlihat inklusif secara administratif, tetapi juga mampu menghasilkan perubahan nyata bagi perempuan dan kelompok rentan.

CSO Working Group Diharapkan Terhubung dengan Agenda Iklim Global

Dukungan terhadap pembentukan kelompok kerja ini juga disampaikan oleh Jean Regulano, Climate Action and Adaptation Specialist dari United Nations Framework Convention on Climate Change–Institute for Global Environmental Strategies (UNFCCC-IGES) Regional Collaboration Centre for Asia and the Pacific.

Jean berharap CSO Working Group dapat membangun hubungan yang kuat dengan focal point nasional untuk isu gender dan perubahan iklim serta focal point nasional UNFCCC.

Keterhubungan tersebut dinilai penting agar pengalaman dan kebutuhan masyarakat Indonesia dapat menjadi bagian dari pembahasan perubahan iklim di tingkat internasional.

Di sisi lain, hasil diskusi serta perkembangan kebijakan iklim global juga perlu disampaikan kembali kepada organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal melalui informasi yang mudah dipahami dan diakses.

Melalui jaringan 50 organisasi masyarakat sipil di delapan simpul wilayah, kolaborasi Kemen PPPA dan Uni Eropa diharapkan mampu memperkuat penerapan RAN GPI 2024–2030, meningkatkan partisipasi perempuan, serta mendorong kebijakan perubahan iklim yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. (*)