Evaluasi Lingkungan Pascabencana Sumbar, Pakar UI Soroti Status Bencana

SUMATRA BARAT, BeritaSekolah.com  – Evaluasi kebijakan lingkungan dan tata ruang setelah bencana banjir serta tanah longsor di Sumatra Barat (Sumbar) masih menghadapi sejumlah tantangan. Menjelang satu tahun sejak peristiwa tersebut, kejelasan status bencana menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian karena dinilai berkaitan dengan langkah pemerintah dalam melakukan evaluasi pascabencana.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Andri Gunawan Wibisana, menyoroti pentingnya kepastian status bencana sebagai landasan dalam menentukan kebijakan evaluasi lingkungan dan tata ruang.

Menurut Andri, penetapan status bencana memiliki hubungan erat dengan mekanisme evaluasi yang dapat dijalankan pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Dalam keterangannya kepada Langgam.id pada Rabu (28/10/2026), Andri menjelaskan bahwa ketidakjelasan status bencana dapat memengaruhi keputusan pemerintah terkait pelaksanaan evaluasi.

Evaluasi Pascabencana Sumbar Perlu Menjangkau Kebijakan Lingkungan

Andri menilai bahwa penanganan pascabencana tidak seharusnya hanya berorientasi pada pemulihan wilayah terdampak maupun perbaikan infrastruktur yang mengalami kerusakan.

Pemerintah juga perlu melakukan peninjauan terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang yang selama ini diterapkan.

Evaluasi tersebut penting untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang berpotensi berkontribusi terhadap terjadinya banjir dan tanah longsor.

Selain itu, pemeriksaan dokumen lingkungan dan kebijakan tata ruang perlu dilakukan secara menyeluruh dengan tetap berpedoman pada aturan hukum yang berlaku.

Andri mengingatkan bahwa setiap tindakan evaluasi harus mempertimbangkan kewenangan pemerintah serta dasar hukum yang digunakan agar prosesnya dapat berjalan secara terarah.

Penegakan Hukum Lingkungan Harus Memiliki Strategi Jelas

Selain persoalan kebijakan, Andri turut menyoroti pentingnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran lingkungan setelah terjadinya bencana.

Menurutnya, pemerintah perlu meninjau kembali berbagai langkah pengawasan dan penegakan hukum yang telah dilakukan.

Peninjauan tersebut bertujuan untuk memastikan setiap tindakan memiliki sasaran, tahapan, dan hasil yang ingin dicapai.

Ia menekankan bahwa strategi penegakan hukum harus disusun berdasarkan persoalan dan bentuk pelanggaran yang ditemukan di lapangan.

Dengan demikian, pemerintah dapat menentukan tindakan yang paling sesuai tanpa mengabaikan prosedur hukum.

Pencabutan Izin Bukan Satu-Satunya Solusi

Andri juga mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan pencabutan izin sebagai satu-satunya pendekatan dalam menangani persoalan lingkungan.

Menurutnya, penegakan hukum membutuhkan strategi yang lebih komprehensif sehingga tindakan yang diambil benar-benar sesuai dengan karakteristik pelanggaran.

Dalam penerapannya, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai instrumen hukum, termasuk sanksi administratif maupun proses pidana apabila ditemukan pelanggaran yang memenuhi ketentuan.

Strategi tersebut diperlukan agar penegakan hukum tidak terlalu bergantung pada penggunaan diskresi atau kebijakan berdasarkan pertimbangan pejabat yang berwenang.

Andri menilai bahwa alur penegakan hukum yang jelas dapat membantu pemerintah menentukan prioritas tindakan sekaligus memastikan setiap keputusan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kepastian Status Bencana Jadi Perhatian dalam Evaluasi

Lebih lanjut, Andri menegaskan bahwa evaluasi kebijakan lingkungan dan penegakan hukum merupakan bagian penting dari upaya penanganan pascabencana di Sumatra Barat.

Pemulihan kondisi masyarakat dan wilayah terdampak tetap menjadi kebutuhan utama. Namun, langkah tersebut perlu disertai evaluasi kebijakan agar berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dapat ditinjau secara tepat.

Kejelasan status bencana dinilai penting untuk mendukung proses evaluasi yang sesuai dengan kewenangan pemerintah dan ketentuan hukum.

Melalui evaluasi yang terukur, pemerintah diharapkan dapat memperkuat pengawasan lingkungan, memperbaiki kebijakan tata ruang, serta menentukan langkah penegakan hukum yang lebih efektif.

Dengan demikian, penanganan pascabencana tidak hanya diarahkan pada pemulihan dampak, tetapi juga pada pembenahan kebijakan untuk mengurangi risiko bencana serupa pada masa mendatang.