ESDM Pastikan Taman Nasional Ujung Kulon Bebas dari Izin Tambang, Ini Penjelasannya
Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
Banten, BeritaSekolah.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak termasuk dalam kawasan yang ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi mengenai Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 yang mengatur penetapan wilayah pertambangan di Provinsi Banten.
Dalam aturan tersebut, wilayah yang masuk dalam perencanaan pertambangan hanya mencakup sebagian kawasan perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Penetapan wilayah tersebut bukan merupakan kebijakan baru karena proses pengusulannya telah berlangsung sejak 2013.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menerangkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten sebelumnya telah mengajukan sejumlah kawasan sebagai wilayah pertambangan pada 2013. Pengajuan tersebut mencakup Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang berada di perairan laut Banten. Namun, kawasan perairan yang diusulkan saat itu belum dimasukkan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.
Proses pengajuan kembali dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015. Melalui usulan tersebut, sebagian perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon kemudian dimasukkan ke dalam wilayah usaha pertambangan.
Penetapan itu selanjutnya tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 mengenai Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan tersebut kembali diperkuat melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Sementara itu, Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 pada dasarnya merupakan penetapan ulang terhadap wilayah yang sebelumnya telah diatur, disertai penyempurnaan sejumlah ketentuan berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi Banten.
ESDM Tegaskan Belum Ada Izin Penambangan di Ujung Kulon
Dwi Anggia menyampaikan bahwa hingga saat ini pemerintah belum menerbitkan izin pertambangan, baik di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon maupun di wilayah perairan yang berada di sekitarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta pada Selasa, 17 November 2026, sekaligus menegaskan bahwa status kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon tetap terlindungi dari aktivitas pertambangan yang tidak memiliki dasar perizinan.
Berdasarkan hasil kajian dan informasi geologi, sebagian perairan di sekitar kawasan tersebut diketahui memiliki potensi mineral pembawa. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan teknis yang memungkinkan wilayah perairan tersebut dimasukkan ke dalam kategori Wilayah Usaha Pertambangan.
Meski demikian, Kementerian ESDM mengingatkan bahwa penetapan WUP tidak dapat diartikan sebagai pemberian izin kepada perusahaan atau pihak tertentu untuk langsung melakukan kegiatan eksplorasi maupun penambangan.
Wilayah Usaha Pertambangan merupakan bagian dari sistem perencanaan dan pengelolaan sumber daya mineral secara nasional. Dengan demikian, keberadaan suatu kawasan dalam peta WUP hanya menunjukkan bahwa wilayah tersebut masuk dalam perencanaan pertambangan, bukan berarti kegiatan penambangan telah memperoleh persetujuan pemerintah.
Kegiatan Pertambangan Wajib Memenuhi Persyaratan Hukum
Kementerian ESDM juga menjelaskan bahwa setiap kegiatan usaha pertambangan harus melalui proses perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
Sebelum izin usaha pertambangan dapat diterbitkan, terdapat sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi. Persyaratan tersebut meliputi kesesuaian dengan rencana tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.
Artinya, meskipun suatu wilayah telah tercatat sebagai WUP, pelaksanaan kegiatan pertambangan tetap harus melewati proses evaluasi dan memenuhi seluruh persyaratan administratif, teknis, serta lingkungan.
Status Konservasi Taman Nasional Ujung Kulon Tetap Dilindungi
Pemerintah menegaskan bahwa penetapan sebagian wilayah perairan Banten sebagai wilayah usaha pertambangan tidak mengubah status maupun fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.
Kawasan konservasi tersebut tetap memiliki fungsi utama sebagai wilayah pelestarian alam yang harus dijaga sesuai ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, penetapan WUP tidak secara otomatis mengurangi perlindungan terhadap ekosistem dan lingkungan di kawasan taman nasional.
Kementerian ESDM juga menyatakan komitmennya untuk menjalankan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara secara bertanggung jawab, dengan memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan potensi sumber daya alam dan upaya pelestarian lingkungan.
Melalui penjelasan ini, pemerintah berharap masyarakat dapat memahami perbedaan antara penetapan wilayah usaha pertambangan dan penerbitan izin kegiatan tambang. Kementerian ESDM memastikan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon bukan bagian dari kawasan pertambangan yang ditetapkan, serta belum terdapat izin penambangan yang diterbitkan di kawasan konservasi maupun perairan sekitarnya. (*)