Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
SULAWESI TENGAH, BeritaSekolah.com – Pemerintah terus memperluas akses pendidikan berkualitas melalui rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di berbagai wilayah Indonesia. Di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala ditetapkan sebagai dua daerah yang masuk dalam rencana pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.
Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Tengah mengungkapkan bahwa pembangunan fisik Sekolah Nasional Terintegrasi di kedua kabupaten itu ditargetkan mulai dilaksanakan pada penghujung tahun 2026.
Kepala BPMP Sulawesi Tengah, Muhammad Anis, menyampaikan informasi tersebut saat memberikan keterangan di Kabupaten Sigi, Rabu.
Menurutnya, pemerintah pusat telah menyiapkan 39 daerah di Indonesia sebagai lokasi pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi pada tahap pertama. Dari jumlah tersebut, dua lokasi berada di Sulawesi Tengah, yaitu Sigi dan Donggala.
Sekolah Nasional Terintegrasi Diprioritaskan untuk Anak Daerah
Muhammad Anis menjelaskan bahwa keberadaan Sekolah Nasional Terintegrasi dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas kepada masyarakat setempat.
Fasilitas pendidikan ini nantinya diprioritaskan bagi anak-anak yang berasal dari kabupaten tempat sekolah tersebut dibangun.
Dengan demikian, masyarakat di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala diharapkan dapat memperoleh akses terhadap layanan pendidikan yang lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka.
Pembangunan SNT juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat pemerataan pendidikan, terutama bagi daerah yang membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran.
Kehadiran sekolah tersebut diharapkan mampu membuka peluang lebih besar bagi generasi muda untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa harus bergantung pada fasilitas pendidikan di wilayah lain.
Pemerintah Daerah Diminta Memastikan Kesiapan Pembangunan
Selain menentukan lokasi pembangunan, BPMP Sulawesi Tengah menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran proyek Sekolah Nasional Terintegrasi.
Muhammad Anis meminta pemerintah kabupaten terkait untuk melakukan pengawasan dan koordinasi secara maksimal agar seluruh tahapan persiapan hingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai target.
Salah satu persyaratan utama yang perlu dipenuhi adalah penyediaan lahan dengan luas minimal 20 hektare.
Ketersediaan lahan tersebut menjadi faktor penting untuk mendukung pembangunan kawasan pendidikan beserta berbagai fasilitas penunjangnya.
Tidak hanya persoalan lahan, pemerintah daerah juga perlu memastikan kelengkapan dokumen perizinan lingkungan.
Dokumen yang dimaksud meliputi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) atau dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), sesuai ketentuan yang berlaku.
Akses Transportasi dan Infrastruktur Pendukung Jadi Perhatian
Persiapan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi tidak hanya berfokus pada pembangunan gedung sekolah.
Aspek lain yang harus diperhatikan adalah ketersediaan akses transportasi menuju lokasi pembangunan serta kesiapan berbagai infrastruktur teknis pendukung.
Akses jalan dan transportasi yang memadai diperlukan agar kegiatan pembangunan dapat berlangsung lancar sekaligus memudahkan mobilitas peserta didik dan masyarakat ketika sekolah mulai beroperasi.
Oleh sebab itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh kebutuhan pembangunan dapat dipenuhi.
BPMP Sulawesi Tengah berharap berbagai persyaratan tersebut dapat diselesaikan secara optimal sehingga tidak menghambat jadwal pelaksanaan proyek.
Proyek SNT Telah Mendapat Persetujuan Kementerian PUPR
Muhammad Anis juga menyampaikan bahwa proyek strategis nasional pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebagaimana disebutkan dalam keterangannya.
Persetujuan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung persiapan pelaksanaan pembangunan fasilitas pendidikan yang direncanakan dimulai pada akhir 2026.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesiapan lokasi, kelengkapan administrasi, serta kebutuhan teknis lainnya.
BPMP Sulawesi Tengah menegaskan bahwa seluruh proses persiapan harus dilakukan secara maksimal agar program prioritas pemerintah pusat di sektor pendidikan dapat terlaksana tanpa kendala berarti.
Melalui pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala, pemerintah berharap pemerataan akses pendidikan di Sulawesi Tengah semakin meningkat dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah.(*)
