Bersama ini kami sampaikan informasi Tentang Pendidikan Gratis di DKI: DPRD dan Pemprov Sahkan Dana Rp 2,3 Triliun untuk KJP Sebagai berikut:
DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah DKI Jakarta menyepakati alokasi belanja untuk sekolah gratis swasta dan Kartu Jakarta Pintar (KKP) sebesar Rp 2,3 triliun.
Anggaran itu disepakati saat rapat paripurna penyampaian laporan hasil Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait rancangan Peraturan Daerah (Raperda) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025, Kamis (29/11/2024).
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, pemerintah telah menyiapkan pagu anggaran sekitar Rp 2,3 triliun untuk program tersebut.
Saat ini, eksekutif dan legislatif tengah menyiapkan alas hukum dengan merevisi Perda Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan untuk program tersebut.
“Dana KJP dan sekolah gratis Rp 2,3 triliun. Ini kan uang negara ya kami kan melangkah tapi harus ada kepastian regulasi dulu, yang perlu waktu adalah persiapan regulasinya, dana sudah siap,” kata Khoirudin pada Jumat (29/11/2024).
Khoirudin mengklaim, eksekutif sepakat dengan keinginan dewan soal sekolah gratis dan KJP ini. Dia berharap, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Provinsi DKI Jakarta bersama Pemprov DKI bisa segera merampungkan regulasi baru dengan menambah klausul sekolah gratis, sehingga wacana ini bisa dieksekusi saat tahun ajaran baru pada Juli 2025 mendatang.
“Kami juga sudah sepakat bersama eksekutif, dan nggak ada masalah. Kami butuh waktu untuk menyiapkan regulasi, mudah-mudahan regulasinya bisa cepat selesai sehingga Juli besok bisa kami laksanakan. Ini yang agak ketar-ketir kami,” jelasnya.
Untuk program sekolah swasta ini hanya menyasar satuan pendidikan dari klaster 1 hingga klaster 3. Sementara klaster 4 dan klaster 5 yang sudah dinilai sebagai sekolah swasta elit tidak termasuk dalam program ini.
Selain itu, para siswa di sekolah tersebut juga tetap mendapatkan bantuan KJP. Akan tetapi bantuan tersebut tidak bisa ditarik setiap bulan, karena bantuan itu hanya bisa digunakan untuk membeli keperluan sekolah.
“Sebetulnya komponen KJP itu kan untuk biaya sekolah, sekarang sekolahnya sudah gratis. Jadi KJP-nya ada, hanya untuk beli sepatu, celana, baju, kaos olahraga, topi dan dasi gitu, perlengkapan sekolah,” jelasnya.
“Jadi iya (tidak diterima tiap bulan seperti sebelumnya) karena uang yang bisa diterima sudah dimasukkan ke dalam sekolah gratis,” ucapnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Ima Mahdiah menambahkan, telah mengecek ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi DKI Jakarta dan Komisi E DPRD DKI, bahwa regulasi sekolah gratis masih dikaji. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini, lanjut dia, bisa menggunakan pos Belanja Tidak Terduga (BTT) di APBD.
“Saya tekankan kajiannya tidak akan begitu lama. Misalnya nanti kajiannya sudah keluar bisa langsung pakai dana BTT,” ucapnya.
Ima mengatakan, kebijakan ini nantinya bisa dieksekusi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada 2024. Dia menyinggung, Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) yang kemungkinan mengeluarkan kebijakan tersebut.
“Nanti kan Pak Pram terpilih dilantik nanti beliau langsung plot dari BTT tersebut untuk sekolah gratis,” imbuhnya.
Dia menambahkan, program KJP termasuk dalam komponen program sekolah gratis. Rencananya, KJP Plus akan dibagikan kepada 400.000 penerima pada 2025.
“Itu sudah (jadi satu dengan) Plus KJP. Namun, untuk ini (KJP) tetap (dibagikan kepada) 400.00p anak, tetap ada (penerima KJP),” imbuhnya.
Rekomendasi Raperda APBD 2025
Diberitakan sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta memberikan rekomendasi rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025.
Rekomendasi dari Komisi A sampai E DPRD DKI Jakarta itu disampaikan melalui rapat paripurna penyampaian hasil laporan Banggar yang digelar pada Kamis (28/11/2024).
Anggota Banggar DPRD Provinsi DKI Jakarta Muhamad Taufik Zoelkifli (MTZ), mengatakan total APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2025 mencapai Rp 91.344.891.241.214 (91,3 triliun).
Taufik menyampaikan sejumlah rekomendasi DPRD DKI Jakarta terhadap Bidang Pemerintahan (Komisi A), Bidang Perekonomian (Komisi B), Bidang Keuangan (Komisi C), Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Komisi D), serta Bidang Kesejahteraan Rakyat (Komisi E).
Di bidang pemerintahan, DPRD DKI merekomendasikan agar memprioritaskan anggaran untuk program yang langsung berdampak pada layanan masyarakat.
“Tunda program yang kurang mendesak untuk dialokasikan pada kebutuhan yang lebih relevan dan user-friendly,” ujar Taufik.
Selain itu, DPRD juga merekomendasikan penambahan belanja harus sesuai rencana kebutuhan anggaran (RKB), prioritas unit kerja, dan terukur untuk peningkatan layanan.
DPRD juga meminta agar evaluasi terhadap belanja yang tidak efektif atau pemborosan yang tidak meningkatkan pelayanan masyarakat.
Di bidang perekonomian, DPRD meminta agar Pemprov DKI memproporsionalkan porsi anggaran subsidi terhadap Transjakarta, MRT dan LRT sesuai dengan kebutuhan.
“Jika dalam APBD Penetapan belum memenuhi kebutuhan, maka akan diusulkan pada APBD Perubahan 2025,” kata MTZ.
Dalam rangka mendorong transportasi public dan optimalisasi JIS sebagai Kawasan MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitons), DPRD DKI merekomendasikan agar dilakukan pengembangan jaringan transportasi berbasis rel yaitu Pembangunan LRT jalur Kelapa Gading – JIS sesuai dengan prosedur pelaksanaan dan ketentuan yang berlaku.
“Anggaran lalu lintas yang sudah ada pada tahun sebelumnya jangan sampai berkurang,” tuturnya.
Sedangkan di bidang keuangan, DPRDmeminta agar target SiLPA tidak ditetapkan berdasarkan target persentase tertentu.
Kemudian tetap mengoptimalkan belanja daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang mengatasi permasalahan Jakarta.
“DPRD DKI Jakarta mendorong kepada BUMD di bidang transportasi agar lebih kreatif dalam meningkatkan pendapatan yang bersumber dari non-farebox sehingga tidak selalu bergantung pada subsidi pemerintah daerah,” lanjut Taufik.
Di bidang pembangunan dan lingkungan hidup, DPRD DKI Jakarta menyampaikan perlunya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan secara bottom-up.
Harapannya, kebutuhan masyarakat yang bersifat darurat dan mendesak dapat diakomodir segera.
“DPRD DKI Jakarta merekomendasikan peningkatan perencanaan dan memprioritaskan pembangunan trotoar pada kawasan yang terintegrasi moda transportasi umum,” tambah Taufik.
Sementara di bidang kesejahteraan rakyat, DPRD DKI Jakarta mendorong anggaran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) untuk memperbanyak pembangunan Pos Sapa di titik-titik rentan terhadap kekerasan seksual seperti di moda transportasi, taman dan terminal.
“DPRD DKI mendorong agar program POS SAPA disosialisasikan sehingga dapat bermanfaat untuk warga dan diselenggarakan di seluruh kecamatan. Saat ini baru 35 kecamatan yang ada program tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran DPRD DKI atas kecermatan dalam menelaah materi Raperda APBD 2025.
Kata dia, rekomendasi dari DPRD DKI Jakarta ini akan dijadikan catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh jajaran eksekutif.
“Terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta atas kecermatan, ketelitian, dan kesungguhan dalam menelaah seluruh substansi materi raperda ini,” kata Teguh.
Demikian kami sampaikan informasi Pendidikan Gratis di DKI: DPRD dan Pemprov Sahkan Dana Rp 2,3 Triliun untuk KJP semoga bermanfaat.
Anda Ingin Melakukan Polling, Silahkan di PollingKita.com
